Follow
Wiranto kumpulkan menteri, BIN dan Jaksa Agung bahas RUU Pemilu
Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (25/8) siang ini. Mereka membahas revisi undang-undang penyelenggaraan pemilu.
Pantauan merdeka.com di lokasi, Menteri Dalam Negeri Tjahajo Kumolo, Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Sutiyoso dan Jaksa Agung Prasetyo menghadiri rapat ini. Kemudian turut hadir, Menteri PAN-RB Asman Abnur, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Ketua Bawaslu Muhammad.
Selanjutnya disusul, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Jimmly Ashidiqie, dan perwakilan TNI dan Polri.
-
Dimana UU Pemilu berlaku? Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Kapan Presiden Jokowi terbitkan UU Pemilu terbaru? Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu pada tanggal 4 Mei 2023.
-
Kapan Pemilu Indonesia? Indonesia sebentar lagi akan menggelar pemilu pada 14 Februari mendatang.
-
Dimana Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Kapan pemilu di Indonesia? Di Indonesia, tahun 2024 adalah tahun politik.
Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan bertanggung jawab atas tiga opsi sistem pemilu dalam draf revisi UU Pemilu yang akan disampaikan pemerintah kepada DPR RI. Namun belum dijabarkan secara detail, apa saja opsi yang akan diubah dalam revisi UU Pemilu itu.
"Tiga opsi sistem pemilu sudah kami siapkan, dan mengingat ini untuk kepentingan luas dan merupakan opsi pemerintah maka sebelumnya harus melaporkan ke Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas. Tapi bukan berarti bola panas di tangan Pak Jokowi. Mendagri yang bertanggung jawab terhadap opsi yang akan disampaikan kepada DPR," jelas Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/8).
Dia menekankan, tiga opsi sistem pemilu yang ditawarkan pemerintah kepada DPR RI merupakan hasil kajian Kemendagri dan Kemenkum HAM. Namun demikian, selaku pembantu presiden, menteri tetap harus melaporkan dulu opsi-opsi tersebut kepada Presiden.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca Selengkapnya
MK masih membutuhkan waktu untuk mencermati permohonan uji materiil terkait batas usia capres dan cawapres.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca Selengkapnya
Gerindra menyatakan, saat ini Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum membahas pembagian kursi menteri untuk kabinet mendatang.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menegaskan, PKB saat ini pada posisi menunggu arahan dari Prabowo sebagai presiden terpilih perihal kursi menteri.
Baca Selengkapnya
Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca Selengkapnya
Rapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.
Baca Selengkapnya
Pembahasan jatah kursi menteri kemungkinan bakal dilakukan usai sidang sengketa Pemilu di MK.
Baca Selengkapnya
Partai Demokrat dikabarkan mendapat jatah empat menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran
Baca Selengkapnya