Wiranto sebut hak angket DPR untuk Yasonna bermotif nafsu
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Hanura menyebut anggota DPR yang mengajukan hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly terkesan terburu-buru dan berlandaskan nafsu. Dia menilai publik mulai lelah disuguhkan berita terkait hak angket.
"Janganlah buru-buru dan bernafsu ajukan hak angket, kita bicara konstitusi dan hukum. Rakyat lelah disuguhi drama hak angket melulu," kata Wiranto di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Jumat (20/3).
Menurut dia, sebaiknya anggota DPR duduk bersama Yasonna mencari solusi terkait hal yang dipersoalkan. Hak angket ini muncul setelah Yasonna menyatakan bahwa kubu Agung Laksono yang sah memimpin Golkar ketimbang Aburizal Bakrie (Ical).
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang berhasil mengelola potensi konflik di Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
"Anggota dewan itu kan pengalamannya sudah luar biasa, jadi harus ada kearifan. Negara ini sudah capek hadapi konflik internalnya, jangan diperkeruh lagi," jelasnya.
Seperti diketahui, anggota DPR melayangkan hak angket untuk Yasonna. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas dugaan Yasona yang dinilai memiliki loyalitas ganda saat menjalankan tugasnya sebagai menteri hukum dan HAM. Bahkan, hak angket itu mendapat dukungan setelah Yasonna ikut andil memutus konflik di internal PPP dan Golkar. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yusril menambahkan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini ke dalam ketidakpastian
Baca SelengkapnyaPernyataan Rocky Gerung, kata Hasto, sangat tidak dipantas diucapkan. Sehingga wajar direspons oleh kader PDIP.
Baca SelengkapnyaApa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memarahi Menteri Hukum dan HAM sekaligus Kader PDIP Yasonna Laoly.
Baca SelengkapnyaNamun, delapan anggota DPR RI itu belum menandatangani hak angket
Baca SelengkapnyaPemecatan Arya Wedakarna karena dianggap melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik dan atau tata tertib DPD RI.
Baca SelengkapnyaViva Yoga meyakini, Megawati dan Jokowi akan saling memaafkan. Meski hanya dalam hati.
Baca SelengkapnyaPakar tata negara menilai ada celah untuk mengajukan hak angket namun objeknya harus diubah.
Baca SelengkapnyaMassa mendorong hak angket DPR terkait hasil sementara penghitungan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSenator Arya Wedakarna bahkan dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh MUI Bali.
Baca SelengkapnyaYasonna menyinggung Supratman yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) dan kerap membahas Undang-Undang.
Baca Selengkapnya