Wiranto sebut keberhasilan pilkada jadi tolak ukur negara demokrasi
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2017. Rakor ini dipimpin langsung Mendagri Tjahjo Kumolo.
Dalam sambutannya, Tjahjo mengingatkan institusi pemerintah daerah (pemda) bukan hanya pejabat struktur pemerintahan saja tapi juga mencakup kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, DPRD dan tokoh masyarakat. Karena itu, kelancaran Pilkada Serentak menjadi tanggung jawab semua unsur pemerintah daerah.
-
Bagaimana integritas pemilu diukur? Integritas pemilu dapat diukur melalui sejumlah parameter atau indikator yang mencerminkan kualitas dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan umum.
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Bagaimana cara Pilkada dilaksanakan? Pilkada yang dilaksanakan secara serentak di 37 provinsi ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin lokal yang terbaik, tetapi juga merupakan cerminan dari partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
-
Siapa yang berperan dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia? Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemimpin yang sedang menjabat.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
"Mengamankan pilkada serentak kepala daerah 101 baik yang di provinsi atau kabupaten harus koordinasi dengan instansi dan komponen yang tadi kami sampaikan," ujar Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/1).
Menkopolhukam Wiranto mengungkapkan, tolak ukur sebuah negara dalam menjalankan demokrasi dilihat dari berhasil tidaknya pelaksanaan Pilkada.
"Kalau penyelenggaraannya baik artinya negara sudah berhasil menjalankan demokrasi," ucap Wiranto.
Selain Tjahjo dan Wiranto, turut hadir beberapa pejabat negara lainnya. Di antaranya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan, Plt Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono, Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua DKPP Jimly Ashiddqie, sejumlah Kapolres dan Dandim serta Kepala Daerah yang lainnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).
Baca SelengkapnyaPilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin lokal yang terbaik.
Baca SelengkapnyaPilkada pertama di Indonesia merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi lokal di tanah air.
Baca SelengkapnyaDengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat
Baca SelengkapnyaMenurut dia, dapat terlihat dari Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang berjalan dengan baik dan demokratis
Baca SelengkapnyaJokowi tak mempermasalahkan masyarakat yang memaki-maki dan membully presiden.
Baca SelengkapnyaPadahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca SelengkapnyaPilkada merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaUpaya menjaga demokrasi damai perlu dikoordinasikan hingga ke tingkat instansi terkecil sesuai hierarki kewenangan.
Baca SelengkapnyaTolak ukur yang dimaksud Jokowi seperti pendapatan perkapita, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, angka kemiskinan dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaDalam sambutan di acara diskusi 'Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi', salah satu yang disinggung JK mengenai demokrasi.
Baca SelengkapnyaPemilihan Umum adalah proses demokratis yang dilakukan secara berkala untuk memilih wakil rakyat atau pejabat publik dalam suatu negara.
Baca Selengkapnya