Wiranto soal dana tambahan parpol: Setuju dong, harus itu
Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Wiranto, mendukung penuh dana partai politik ditanggung sebagian oleh pemerintah. Wiranto mengatakan hal tersebut perlu dilakukan.
"Setuju dong, harus itu," ujar Wiranto di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (24/11).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya mengusulkan wacana anggaran khusus untuk partai politik yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran yang diusulkan untuk 10 partai politik oleh KPK senilai Rp 9,3 Triliun.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
-
Apa inti dari politik? Inti dari politik adalah manusia dan tatanan hidupnya.
-
Siapa yang berkomitmen untuk pendanaan? Pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Denmark tahun 2009, Putu mengungkap bahwa negara maju berkomitmen tujuan kolektif memobilisasi 100 miliar dolar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim bagi negara berkembang, yaitu aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Kenapa Kapolri mendukung penuh Kementan? 'Saya menyambut baik kerjasama ini dan saya juga mendukung penuh apa yang dilakukan Pak Menteri selama beberapa bulan ini. Pak Mentan sahabat saya dan saya dukung swasembada pangan,' ujar Kapolri saat memberi sambutan pada Nota Kerjasama Kementan-Polri di Kementan, belum lama ini.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
Deputi bidang pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan anggaran tersebut dibagi menjadi tiga elemen yakni anggaran ke partai politik di pusat, provinsi, dan kabupaten.
"Kita sampai ke angka Rp 9.3 Triliun untuk 10 partai, di pusat Rp 2.6 Triliun, di provinsi Rp 2.5 Triliun, di kabupaten Rp 4.1 Triliun," ujar Pahala di auditorium KPK, Senin (21/11).
Pahala melanjutkan, angka tersebut akan ditanggung berdua oleh pemerintah dan partai politik itu sendiri, masing-masing 50 persen. "Dari Rp 9.3 Triliun partai menanggung setengah Rp 4.7 Triliun, negara juga menanggung setengah Rp 4.7 Triliun juga. Jari 50 persen, 50 persen," ucapnya.
Meski diwacanakan akan mendapat bantuan dana dari pemerintah, Pahala mengingatkan penggelontoran dana untuk partai politik dilakukan secara berjenjang selama 10 tahun. Pahala mengatakan, untuk mendapatkan bantuan dana tersebut akan dilihat kinerja partai politik dan mobilisasi iuran partai itu sendiri.
Pembahasan wacana yang dilakukan KPK turut dihadiri oleh beberapa partai politik di pemerintahan seperti Demokrat dan Golkar. Usulan yang dibahas hari ini nantinya akan disampaikan hasil keputusannya bersama pada tanggal 24 November.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.
Baca SelengkapnyaUntuk diketahui, bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
Baca SelengkapnyaMemasuki tahun politik, para partai politik mulai melakukan kampanye.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.
Baca SelengkapnyaMenurut Demokrat, dukungan parlemen sangat penting untuk kelancaran pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin meminta Sesjen Wantannas mendekati Presiden Terpilih Prabowo Subianto di pemerintahan ke depan
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca SelengkapnyaSaat ini Ketum Demokrat AHY fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya