Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wiranto soal dana tambahan parpol: Setuju dong, harus itu

Wiranto soal dana tambahan parpol: Setuju dong, harus itu Wiranto di Hotel Arya Duta. ©2016 Merdeka.com/dede rosyadi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Wiranto, mendukung penuh dana partai politik ditanggung sebagian oleh pemerintah. Wiranto mengatakan hal tersebut perlu dilakukan.

"Setuju dong, harus itu," ujar Wiranto di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (24/11).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya mengusulkan wacana anggaran khusus untuk partai politik yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran yang diusulkan untuk 10 partai politik oleh KPK senilai Rp 9,3 Triliun.

Deputi bidang pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan anggaran tersebut dibagi menjadi tiga elemen yakni anggaran ke partai politik di pusat, provinsi, dan kabupaten.

"Kita sampai ke angka Rp 9.3 Triliun untuk 10 partai, di pusat Rp 2.6 Triliun, di provinsi Rp 2.5 Triliun, di kabupaten Rp 4.1 Triliun," ujar Pahala di auditorium KPK, Senin (21/11).

Pahala melanjutkan, angka tersebut akan ditanggung berdua oleh pemerintah dan partai politik itu sendiri, masing-masing 50 persen. "Dari Rp 9.3 Triliun partai menanggung setengah Rp 4.7 Triliun, negara juga menanggung setengah Rp 4.7 Triliun juga. Jari 50 persen, 50 persen," ucapnya.

Meski diwacanakan akan mendapat bantuan dana dari pemerintah, Pahala mengingatkan penggelontoran dana untuk partai politik dilakukan secara berjenjang selama 10 tahun. Pahala mengatakan, untuk mendapatkan bantuan dana tersebut akan dilihat kinerja partai politik dan mobilisasi iuran partai itu sendiri.

Pembahasan wacana yang dilakukan KPK turut dihadiri oleh beberapa partai politik di pemerintahan seperti Demokrat dan Golkar. Usulan yang dibahas hari ini nantinya akan disampaikan hasil keputusannya bersama pada tanggal 24 November.

(mdk/ang)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penjelasan Ganjar Soal Usulan Pendanaan Parpol Rp 1 Triliun dari APBN
Penjelasan Ganjar Soal Usulan Pendanaan Parpol Rp 1 Triliun dari APBN

""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.

Baca Selengkapnya
PDIP Terima Bantuan Dana Parpol Rp 28 M dari Pemerintah
PDIP Terima Bantuan Dana Parpol Rp 28 M dari Pemerintah

Untuk diketahui, bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Baca Selengkapnya
Kampanye Butuh Biaya Besar, Ini 3 Sumber Dana Para Partai Politik
Kampanye Butuh Biaya Besar, Ini 3 Sumber Dana Para Partai Politik

Memasuki tahun politik, para partai politik mulai melakukan kampanye.

Baca Selengkapnya
Hasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral
Hasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral

Anggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Mendag Zulhas Soal Pernyataan Uang Bansos dari Jokowi: Yang Bilang Pribadi Siapa?
Klarifikasi Mendag Zulhas Soal Pernyataan Uang Bansos dari Jokowi: Yang Bilang Pribadi Siapa?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara

DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.

Baca Selengkapnya
Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo
Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo

Puan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.

Baca Selengkapnya
Respons Demokrat soal Kabar NasDem-PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
Respons Demokrat soal Kabar NasDem-PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Menurut Demokrat, dukungan parlemen sangat penting untuk kelancaran pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jenderal TNI Diminta DPR Pepet Presiden Terpilih Prabowo Biar Anggaran Wantannas Naik
VIDEO: Jenderal TNI Diminta DPR Pepet Presiden Terpilih Prabowo Biar Anggaran Wantannas Naik

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin meminta Sesjen Wantannas mendekati Presiden Terpilih Prabowo Subianto di pemerintahan ke depan

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Respons Menteri HAM Minta Anggaran Rp20 Triliun: Selama Masuk Akal Bisa Dipenuhi
Pimpinan DPR Respons Menteri HAM Minta Anggaran Rp20 Triliun: Selama Masuk Akal Bisa Dipenuhi

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.

Baca Selengkapnya
Demokrat Bicara Komposisi Kabinet: Hak Prerogatif Presiden Terpilih
Demokrat Bicara Komposisi Kabinet: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Saat ini Ketum Demokrat AHY fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Jawab Kritik PDIP soal Utang Kemenhan Gara-Gara Belanja Alutsista
TKN Prabowo-Gibran Jawab Kritik PDIP soal Utang Kemenhan Gara-Gara Belanja Alutsista

TKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya