Wiranto: Tak hanya Petral, semua yang merugikan negara dibubarkan!
Merdeka.com - Partai Hanura mendukung kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang membubarkan PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
"Tidak hanya Petral, semua hal yang merugikan negara dan masyarakat kita setuju dibubarkan saja," kata Ketua Umum Partai Hanura Wiranto usai membuka Musda ke-2 Partai Hanura Sumut di Medan, Rabu (20/5) seperti dilansir Antara.
Menurut Wiranto, Partai Hanura selalu berprinsip dan mengharapkan seluruh pejabat negara untuk selalu menggunakan hati nurani dalam memutuskan sesuatu.
-
Kenapa Mentan diapresiasi? 'Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan,' ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Kenapa Pertalite dihapus? Mulai 1 September 2024 Pertalite tidak akan dijual lagi di SPBU Pertamina.Wacana soal bensin paling murah ini memang sudah mulai ramai sejak bulan lalu, mulai dari rencana dihapus sampai dibatasi.
-
Kapan Perti berubah menjadi partai politik? Per 22 November 1945, Perti resmi bertransformasi menjadi partai politik dengan nama Partai Islam Perti.
-
Siapa yang dipecat dari partai politik? Sayangnya, pada tahun 2018, ia dipecat dari partai tersebut karena dituduh melakukan kecurangan suara pada pemilu sebelumnya.
-
Mengapa Perti berganti nama menjadi Partai Islam Perti? Per 22 November 1945, Perti resmi bertransformasi menjadi partai politik dengan nama Partai Islam Perti.
-
Kenapa Pertalite diklaim dihapus? Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dihapus pada Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Berikut narasinya: '1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, Kanjuruhan berdarah. Rakyat dibunuhi.17 Agustus Hari Kemerdekaan, pertalite dihapus.Rezim Jokowi anti sejarah! Ini penghinaan pada bangsa Indonesia.'
Wiranto menambahkan, dalam menetapkan berbagai kebijakan terhadap pengelolaan sumber daya, pejabat negara diharapkan tidak hanya berpatokan kepada pemikiran manusia yang biasanya mengarah pada aspek untung rugi.
Jika disinkronkan dengan pertimbangan hati nurani, biasanya keputusan yang diambil pejabat negara akan tepat karena pasti tidak akan melanggar hukum.
"Selain tidak melanggar hukum, juga menguntungkan negara dan rakyat," katanya.
Karena itu, kata Wiranto, Partai Hanura tidak mempermasalahkan pembubaran Petral dan diganti dengan institusi lain jika pertimbangannya menguntungkan rakyat dan tidak melanggar hukum.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pembubaran Petral pada Rabu (13/5). Pembubaran perusahaan yang bermarkas di Singapura itu dilakukan karena Petral dinilai tidak lagi signifikan dalam proses bisnis. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaKarena pada akhirnya, semua adalah satu bangsa untuk membela Indonesia.
Baca SelengkapnyaAdapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh meyakini, jabatan atau pun kursi menteri bukanlah segalanya
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan kesetiaan partai PAN selama belasan tahun mendukungnya sebagai presiden
Baca SelengkapnyaSugeng mengimbau para pihak tidak serta-merta menuding Polri tidak netral.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, sampai saat ini menteri PDIP tetap bekerja secara netral menjalankan tugas negara.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca SelengkapnyaPratikno membantah Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Baca Selengkapnya