Wiranto Tegaskan Aparat Akan Tindak Tegas Pihak yang Memecah Belah Usai Pilpres
Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto, meminta pihak-pihak yang mencoba memecah belah persatuan bangsa, dengan mendelegitimasi lembaga pemerintah, segera berhenti. Hal ini disampaikan mantan Panglima ABRI ini usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri, tentang permasalahan hukum pasca Pemilu 2019.
"Bagi pihak-pihak yang masih terus melaksanakan upaya-upaya memecah belah persatuan, mendelegitimasi lembaga pemerintah, menyebarkan fitnah, dan ujaran kebencian, untuk menghentikan kegiatannya," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (6/5).
Dia menegaskan, mendapatkan informasi banyak sekali dari berbagai pihak yang masih ingin melakukan hal seperti itu, apalagi di bulan suci Ramadan.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Siapa yang diserang menjelang Pemilu? 'Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capres tapi ini untuk pelurusan informasi data dari pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid ataupun serangan yang diterima (untuk pemerintah). Sekarangkan banyak juga serangan yang kami terima, urusan capres tapi serangannya ke Pemerintah,' imbuhnya.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Siapa yang mendorong penyelenggara pemilu Jawa Tengah agar berintegritas? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
"Saya mendapatkan informasi banyak sekali dari berbagai pihak, bahwa masih ada pihak-pihak tertentu, yang ada bulan suci Ramadan ini, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi. Ujaran kebencian, fitnah, hasutan-hasutan, ajakan-ajakan yang inkonstitusional, untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa kita," ungkap Wiranto.
Karena itu, masih kata dia, aparat penegak hukum tidak akan ragu-ragu menindak tegas siapapun yang nyata-nyata melawan hukum.
"Yang bertujuan untuk mendelegitimasi penyelenggara Pemilu, yang sementara ini telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh menuntaskan perhitungan suara, dalam finalisasi perhitungan suara Pemilu serentak di tahun 2019. Bahkan telah menimbulkan korban ratusan petugasnya sebagai Pahlawan Demokrasi," jelas Wiranto.
Wiranto meminta masyarakat agar tidak terprovokasi dengan hasutan dan anjuran untuk melawan pemerintahan yang sah, dengan cara-cara inkonstitusional dan melanggar hukum.
"Semua ini dilakukan untuk menjaga dan merawat suasana kedamaian dan kesakralan bulan suci Ramadhan yang penuh barokah ini serta tegaknya NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika," pungkas Wiranto.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Hadi, PGI sangat berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMegawati menegaskan, Indonesia merdeka berkat perjuangan para pahlawan.
Baca SelengkapnyaOrganisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.
Baca SelengkapnyaListyo mengaku sudah menemui seluruh pimpinan partai politik dan masing-masing bakal calon presiden.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaKemenko Polhukam melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial tersebut.
Baca SelengkapnyaMegawati meminta relawannya tidak takut menghadapi intimidasi dari lawan politik maupun aparat penegak hukum.
Baca SelengkapnyaUntuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, menurut Menko Hadi semua pihak wajib menjaga stabilitas politik dan hukum
Baca SelengkapnyaImbauan itu disampaikan sebagai antisipasi agar tidak terjadi perpecahan atau polarisasi di masyarakat selama tahapan proses Pemilu 2024 yang masih berlangsung.
Baca SelengkapnyaKepolisian mengingatkan kepada warga agar tetap menjaga persatuan selama Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPerbedaan pendapat dan pilihan, kata Kapolri adalah hal biasa terjadi dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri menyinggung soal pihak-pihak yang melakukan intimidasi jelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya