Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

WNA Dibatasi Masuk, Anggota DPR Sebut Cegah Masalah Papua Diinternasionalisasi

WNA Dibatasi Masuk, Anggota DPR Sebut Cegah Masalah Papua Diinternasionalisasi Andreas Hugo Pareira. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Anggota Komisi I Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira, menilai kebijakan pemerintah yang membatasi Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Papua tak ada salahnya dalam situasi sekarang. Menurutnya, situasi di Papua saat ini dimanfaatkan sebagian pihak hingga disoroti dunia internasional.

"Saya kira sebagai negara yang berdaulat kita bisa membatasi, enggak ada salahnya kita membatasi WNA yang ada di Papua selama mereka memberikan indikasi-indikasi bahwa keberadaan mereka itu justru untuk mengangkat dan menginternasionalisasi masalah Papua ini," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Andreas mengatakan, di luar negeri hanya mengetahui permasalahan Papua tentang isu rasisme dan diskriminasi. Padahal, persoalan sesungguhnya tidak seperti itu.

Orang lain juga bertanya?

"Ini yang saya kira hal-hal yang menjadi tantangan buat kita untuk menyelesaikan masalah Papua ini. Kalau orang bicara di LN soal Papua, orang enggak akan terlalu peduli lagi. Tapi ketika bicara soal rasialis diskriminasi, itu yang jadi masalah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Andreas meminta kepada pemerintah untuk bisa melakukan pendekatan-pendekatan secara kebudayaan dalam menangani permasalahan Papua.

"Saya kira hal-hal tindakan yang bertindak pidana kriminal harus ditindak tegas. Tetapi juga pemerintah dalam hal ini ya secepatnya menunjukkan kepada masyarakat bahwa pendekatan kebudayaan, penyelesaian masalah melalui pembangunan di Papua itu tetap harus berjalan. Karena prosesnya selama ini sudah berjalan baik," tandasnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto mengatakan, pemerintah membatasi akses masuk turis mancanegara ke Papua dan Papua Barat. Hal itu bertujuan guna keamanan usai demonstrasi yang berujung kerusuhan di sana.

Akses kedatangan orang asing ke Papua dan Papua Barat untuk sementara dibatasi hingga situasi keamanan kondusif. Menurut Wiranto, negara memiliki hak melakukan pembatasan kedatangan WNA dalam rangka keamanan nasional.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Debat Capres soal Papua, Prabowo Bilang: Tidak Sesederhana itu Pak Anies
Debat Capres soal Papua, Prabowo Bilang: Tidak Sesederhana itu Pak Anies

Hal itu dikatakan Prabowo menjawab pertanyaan panelis terkait strategi yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua

Baca Selengkapnya
Koordinasi dengan UNHCR, Pemerintah Waspadai Sindikat TPPO di Balik Kedatangan Pengungsi Rohingya
Koordinasi dengan UNHCR, Pemerintah Waspadai Sindikat TPPO di Balik Kedatangan Pengungsi Rohingya

Pemerintah akan mempelajari mengapa para pengungsi bisa berakhir di Indonesia yang semula bukan negara tujuan atau transit.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis

Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.

Baca Selengkapnya
Menteri Sandiaga Bakal Deportasi WNA di Bali yang Bekerja Secara Ilegal
Menteri Sandiaga Bakal Deportasi WNA di Bali yang Bekerja Secara Ilegal

Menteri Sandiaga akan mendeportasi turis asing yang berulah atau bekerja secara ilegal dari Indonesia.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Tetap Angkat Senjata Lawan OPM Dinilai Kegagalan Negara Bangun Papua
Panglima TNI Tetap Angkat Senjata Lawan OPM Dinilai Kegagalan Negara Bangun Papua

Terkait pernyataan Panglima TNI tersebut, nampaknya dinilai bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan memperpanjang konflik di Papua.

Baca Selengkapnya
Dialog Bersama Parlemen Melanesia, Ketua DPR RI Sebut Soal Pembangunan Papua
Dialog Bersama Parlemen Melanesia, Ketua DPR RI Sebut Soal Pembangunan Papua

Puan Maharani mengikuti acara dialog parlementer bersama negara-negara organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).

Baca Selengkapnya
Tokoh Adat Minta Pj Gubernur Orang Papua Asli: Jangan Calonkan dari Pusat, Apalagi Pendatang
Tokoh Adat Minta Pj Gubernur Orang Papua Asli: Jangan Calonkan dari Pusat, Apalagi Pendatang

Untuk posisi Pj gubernur Papua, sejumlah nama sudah beredar sejak dini. Tetapi dari nama yang beredar, tidak ada yang Orang Asli Papua (OAP).

Baca Selengkapnya
BKSAP DPR dan Deputi PM Papua Nugini Bertemu Bahas Investasi-Hilirisasi
BKSAP DPR dan Deputi PM Papua Nugini Bertemu Bahas Investasi-Hilirisasi

Menurut Putu, terbentuknya kerja sama Indonesia dengan Papua Nugini merupakan hal yang positif.

Baca Selengkapnya
Menteri Transmigrasi: Tidak Ada Perpindahan Penduduk ke Papua
Menteri Transmigrasi: Tidak Ada Perpindahan Penduduk ke Papua

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman memastikan tidak akan ada program perpindahan penduduk dari luar wilayah Papua ke wilayah Papua.

Baca Selengkapnya
Benny Wenda Keok, Indonesia ‘Menang’ di KTT MSG
Benny Wenda Keok, Indonesia ‘Menang’ di KTT MSG

Keputusan ini menunjukkan bahwa negara-negara Melanesia dan Pasifik mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua dan menolak upaya separatisme yang dipimpin Benny

Baca Selengkapnya
BKSAP DPR Dorong Pengembangan Pariwisata di Perbatasan, Ini Langkah yang Perlu Dilakukan
BKSAP DPR Dorong Pengembangan Pariwisata di Perbatasan, Ini Langkah yang Perlu Dilakukan

BKSAP DPR Dorong Pengembangan Pariwisata di Perbatasan, Ini Langkah yang Perlu Dilakukan

Baca Selengkapnya
Banyak WNA Berulah di Bali, Ini Teguran Keras Pj Gubernur Bali ke Petugas Terkait
Banyak WNA Berulah di Bali, Ini Teguran Keras Pj Gubernur Bali ke Petugas Terkait

Agar tidak menimbulkan dampak buruk maka penanganan WNA bermasalah itu perlu dilakukan maksimal.

Baca Selengkapnya