Follow
WNI kembali disandera, Komisi I DPR pertanyakan patroli antar negara
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin mempertanyakan kinerja lembaga negara terkait kembali terjadinya penyanderaan WNI oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina. Menurut dia, ada tiga hal yang patut dipertanyakan dari kejadian penyanderaan yang berulang ini.
Pertama, harus dicatat bahwa Indonesia sebelumnya telah sangat toleran terhadap perompak, tetapi justru dimanfaatkan sebagai satu kelemahan untuk memeras kembali. Di sisi lain, Hasanuddin juga mempertanyakan sejauh mana dilakukan pencegahan berikut melalui operasi patroli.
"Hal kedua, ke mana itu patroli bersama antar negara? Mengapa selama ini tidak efektif, lalu bentuk MOU itu seperti apa?," ujar TB Hasanuddin, Jakarta, Jumat (24/6).
-
Bagaimana cara DPR agar WNA jera? Terakhir, Sahroni juga meminta agar WNA tersebut langsung dideportasi usai menjalankan hukuman. Menurutnya hal tersebut dapat menunjukkan ketegasan negara dalam menyikapi WNA arogan yang kerap meresahkan masyarakat.'Yang terpenting jangan langsung dideportasi, keenakan. Biarkan dia bertanggung jawab dulu atas perbuatannya di sini. Jerat hukuman jikalau memenuhi unsur-unsur pidana lainnya. Setelah selesai menjalani semuanya, baru boleh dideportasi. Biar ada efek jera dan kapok. Kalau nggak begitu mereka bakal bawa pulang cerita bahwa mereka ‘bebas’ berbuat aneh-aneh di Indonesia. Dan kita tidak ingin begitu,' tutup Sahroni.
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana IDI menanggapi kasus pemalakan? 'Harusnya tidak ada,' kata Slamet saat dihubungi merdeka.com, Selasa (3/9).Namun demikian, Slamet mengaku belum ada laporan yang masuk ke dalam IDI perihal adanya biaya ilegal dari kasus kematian dokter Aulia.
-
Siapa yang memulangkan WNI? Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri secara bertahap memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak di Gaza Palestina.
-
Di mana WNI dievakuasi ke? Pagi ini, saya menerima laporan bahwa mereka telah sampai di Suriah, melalui Damaskus dengan selamat.
Lebih lanjut, Politikus PDIP ini mempertanyakan soal perilaku para anak buah kapal (ABK) yang melintasi wilayah perairan rawan. Seharusnya pasca kejadian sebelumnya, para ABK kapal menjadi semakin waspada.
"Ketiga, kenapa para ABK tidak pernah berkoordinasi minta pengawalan dari pihak keamanan khususnya TNI AL misalnya? Mengapa bisa terulang lagi?" tegasnya.
Sebelumnya diketahui, Menteri Luar Negeri Indonesia, Jumat (24/6), membenarkan telah terjadi penyanderaan kepada tujuh awak kapal asal Indonesia. Insiden ini terjadi di wilayah Sulu, perairan Filipina Selatan.
"Setelah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, pada 23 Juli 2016, kami mendapat konfirmasi mengenai ada penyanderaan anak buah kapal tugboat Charles 001 dan tongkang Robby 152," ujar Menlu Retno di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca Selengkapnya
Hal ini menyusul aksi WNA asal Inggris yang merebut dan menabrakkan truk milik warga.
Baca Selengkapnya
Dalam catatan TB Hasanuddin, di kurun waktu lima tahun ini selalu mendapat laporan adanya serangan cyber.
Baca Selengkapnya
Rieke merasa masalah korupsi dana pensiun TNI dari Asabri membuatnya masih gusar.
Baca Selengkapnya
Namun demikian, Dave meminta permasalahan itu tidak digoreng sehingga menimbulkan kondisi yang tidak lebih baik.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Menkominfo Budi Arie Setiadi imbas peretasan PDN
Baca Selengkapnya
Seharusnya, seluruh aparat intelijen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Tindakan ini akan melukai demokrasi.
Baca Selengkapnya
Marak Penyalahgunaan VoA, Ini Langkah Imigrasi untuk Tertibkan WNA Overstay
Baca Selengkapnya
Wantannas atau Lemhannas kerap hanya menjadi tempat parkir prajurit yang tidak mendapat jabatan strategis.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca Selengkapnya
Apabila menyangkut evaluasi pos penempatan perwira TNI pada jabatan sipil tentu harus evaluasi undang-undang.
Baca Selengkapnya
Kemenlu juga memperkuat infrastruktur hukum, IT, dan SDM di kantor-kantor perwakilan.
Baca Selengkapnya