Follow
Yasonna nilai putusan PTUN soal kisruh Golkar timbulkan masalah baru
Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menunda keputusan surat keputusan pengesahan Golkar kubu Agung Laksono bisa menimbulkan masalah. Sebab, penyelesaian dualisme Golkar sudah diselesaikan melalui Mahkamah Partai dan Kemenkum HAM.
"Ini bisa menjadi masalah, tapi kita lihat nanti," kata Yasonna usai menandatangani MoU penjagaan lapas/rutan oleh TNI di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (2/4).
Kendati demikian, menurut dia, pihaknya belum melihat hasil putusan penundaan SK Kemenkum HAM itu. "Saya belum dapat putusannya, nanti kalau sudah dapat saya komentari," ujarnya.
-
Siapa yang optimis bisa menyelesaikan sengketa pemilu? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Siapa yang berhasil mengelola potensi konflik di Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Bagaimana Golkar dapat mengonsolidasikan suara? “Rata-rata kami mempunyai 5 juta kader, jadi kalau dikalikan 10 saja, bisa menghitung, paling tidak ada 50 juta suara yang bisa kami konsolidasikan dari Hasta Karya ini,“ Diketahui, Partai Golkar memiliki sepuluh ormas.
Meski sudah mengetahui adanya putusan itu, Yasonna tetap ingin melihat langsung isi putusan itu. Sehingga dapat mengetahui dengan rinci putusan itu.
"Saya sudah perintahkan staf saya untuk mengambil salinan putusannya. Saya perlu bicara dulu putusannya seperti apa," imbuhnya.
Namun Yasonna tetap menghormati putusan pengadilan. Dia juga belum tahu langkah apa yang akan diambil setelah putusan ini.
"Saya menghormati putusan pengadilan, kita negara hukum. Tapi saya belum lihat keputusannya,' tutupnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Yasonna tidak merasa kecewa meski dicopot sebagai menteri. Dia bahkan sempat menemui Presiden Jokowi sehari sebelum pelantikan menteri baru.
Baca Selengkapnya
Yasonna mengaku sempat bertemu empat mata dengan Jokowi sebelum dicopot sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Baca Selengkapnya
Salah satunya Menkumkam Yasonna Laoly yang digantikan oleh Supratman Andi Atgas, politisi Partai Gerindra.
Baca Selengkapnya
Rosan yakini pemenang tak merasa lebih baik dan yang kalah tak menyalahkan orang lain
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Selasa, 21 November 2023.
Baca Selengkapnya
Golkar akan duduk bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) membahas hasil putusan MK tersebut.
Baca Selengkapnya
Salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu, dalam hal ini Pilpres.
Baca Selengkapnya
Yusril berpendapat perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
DPR memastikan tahapan Pilkada 2024 tidak akan terganggu meski Ketua KPU Hasyim Asy'ari dicopot.
Baca Selengkapnya
Mardiono tetap optimis masih banyak ruang bagi PPP untuk berjuang. Termasuk ruang hukum dan politik.
Baca Selengkapnya
Penyelesaian dengan cara kekerasan tidak akan menyelesaikan permasalahan.
Baca Selengkapnya
Belasan kali AHY menang gugatan melawan Moeldoko terkait kepemimpinan Demokrat.
Baca Selengkapnya