Yorrys akui putusan pertahankan Setnov pengaruhi citra Golkar

Merdeka.com - Ketua Bidang Polhukam DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai menegaskan sayap partai Golkar tak bisa mengajukan Munas Luar Biasa pasca penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus e-KTP. Yorrys menjelaskan ada mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART partai mengenai pelaksanaan Munas dan Munaslub.

"Munas itu normatif, lima tahun sekali. Kalau munaslub itu tidak alasan kenapa dilaksanakan munaslub pertama karena ketua umum meninggal dunia, kedua karena dia berhalangan. Nah ini kan diatur di dalam juklak," kata Yorrys di kediaman Aburizal Bakrie, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/7) malam.

Yorrys menuturkan kasus penetapan status tersangka kepada Setnov belum bisa disimpulkan sebagai kejadian yang pernah terjadi. Sebab kasus ini merupakan situasi yang berbeda dari ketentuan yang ada dalam AD ART. Terlebih lanjut dia memang belum ada pembicaraan akan melakukan Munaslub di kalangan internal partai.

"Yang penting sekarang itu belum pernah dibicarakan atau diwacanakan di internal partai. Kalau kader ingin membicarakan itu di media dalam diskusi itu silakan saja. Kita kan public (party). Silakan. Tapi secara struktural tidak boleh," kata dia.

Meski begitu Yorrys menyadari keputusan DPP untuk tidak mengganti Setnov menimbulkan preseden buruk terhadap citra partai Golkar. Namun itulah konsekuensi yang harus diambil.

"Itulah yang kita rapatkan selalu bahwa ada implikasi politik terhadap elektabilitas, ya. Tapi kan tidak hanya dia. Banyak sekali kader-kader Golkar yang kena masalah seperti sekarang ini. Itu sudah pasti," paparnya.

"Untuk itu bagaimana kita harus melakukan membangun soliditas lagi ya ini, rapat terus. Kita coba dorong melalui komunikasi," pungkasnya.