Yorrys: Kenapa setelah PTUN Ical justru ribut soal islah?
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai mengatakan, pihaknya sebetulnya sudah lama mengajak Kubu Aburizal Bakrie untuk melakukan islah. Tetapi pada waktu itu Golkar Kubu Ical tetap menginginkan proses jalur hukum.
"Kenapa setelah PTUN, ARB (Aburizal Bakrie) ribut soal islah, padahal pertama kami tawarkan itu sejak Desember, mari rekonsialiasi, karena kita berpikir partai. Mereka enggak mau hukum saja, hukum," kata Yorrys kepada wartawan usai bertemu Luhut di Bina Graha, Istana, Jakarta, Senin (25/5).
Ibarat mobil, lanjut Yorrys, pihaknya lah yang memiliki surat-surat yang sah. Yaitu BPKB dan STNK.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Bagaimana MKGR tegak lurus ke Golkar? “Kami tidak akan membiarkan pengurus, dewan-dewan, jajaran. Termasuk anggota Ormas MKGR yang dapat menabrak kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh partai Golkar dan Bapak Airlangga Hartarto,“ tegas Adies dalam SE yang ditandatangani pada Jumat (28/7).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
"Bicara hukum legal standingnya kami yang punya. Kalau mau analogikan Golkar seperti mobil, mobil itu yang di Slipi, markasnya. Sopirnya harus punya STNK dan SIM. SIM mereka udah mati. Kita masih berlaku, apa lagi yang harus diributkan," jelasnya.
Yorrys mengaku heran kenapa baru sekarang justru Kubu Ical menggebu-gebu untuk islah. Padahal mereka telah memegang keputusan PTUN.
"Kami punya SK legal, Kemenkum HAM dan kedua dari mahkamah partai, mereka punya apa? PTUN? Kapan bisa dieksekusi, kok tiba-tiba ribut soal islah, kami enggak ada urusan pada islah," jelas Yorrys.
"Konsolidasi tetap karena kami punya dua legalitas formal, SK Kumham yang tidak pernah dibatalkan. Ini kan masih pertama di PTUN, masih ada banding, kasasi," tegasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
MK kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dengan pemohon pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaTim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan dalil-dalil kubu Anies-Imin soal pencalonan Prabowo-Gibran tidak memenuhi syarat formil.
Baca SelengkapnyaIdrus menilai, lebih baik berdebat keras dalam menentukan calon kepala daerah, daripada bertengkar karena calon yang diusung kalah di pertarungan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaYusril Ihza Mahendra selaku ketua tim hukum Prabowo-Gibran mencecar tajam saksi ahli.
Baca SelengkapnyaPDIP menggugat Keputusan KPU RI No. 360 Tahun 2024 tentang Hasil Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Selasa (2/4).
Baca SelengkapnyaOtto menilai gugatan PHPU kubu capres dan cawapres 01 yang meminta agar Gibran didiskualifikasi dianggap tidak relevan.
Baca SelengkapnyaSidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kembali digelar, Kamis (4/4).
Baca SelengkapnyaSaldi juga meyakini sebagian Pj kepala daerah tidak netral selama Pemilu.
Baca SelengkapnyaHubungan Cak Imin dengan keluarga Gus Dur memanas karena isu kudeta
Baca SelengkapnyaCak Imin telah berulang kali menepis anggapan kudeta Gus Dur tersebut.
Baca Selengkapnya