Yorrys Raweyai ungkap langkah selanjutnya Golkar lengserkan Setya Novanto

Merdeka.com - Internal Golkar kembali bergolak pasca KPK hendak menahan sang ketua umum Setya Novanto karena terbelit kasus korupsi e-KTP. Namun proses penahanan terhambat karena Novanto harus menjalani perawatan intensif di RSCM pasca kecelakaan di Permata Hijau, Jakarta Selatan, Kamis (16/11).

Politikus Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, proses pelengseran Novanto sudah dibahas sejak lama. Bahkan DPP Golkar sempat membentuk tim pengkajian pada pertengahan September lalu. Hasil tim yang dipimpin Yorrys itu mengatakan elektabilitas Golkar merosot, Novanto harus nonaktif.

Tapi hasil tim pengkajian tak berhasil melengserkan Novanto karena proses praperadilan yang membatalkan status tersangka. Malah, Yorrys yang dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Koordinator politik, hukum dan keamanan Golkar.

"Itukan opsi kita, bahwa ada penyelamatan partai, apakah nanti kita boleh nunjuk ketuaa pelaksana plt, atau kita bikin munas atau munaslub yang peting sesuai AD/ART," kata Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Jumat (17/11).

Yorrys pun mengatakan, saat ini internal Golkar kembali melanjutkan proses penyelamatan partai. Dia meyakini, langkah konkret akan terjadi mulai pekan depan.

"Saya komunikasi dengan Nurdin Halid, Nusron Halid, Airlangga Hartarto, Pak JK, kita semua lihat situasi yang berkembang ini tidak ada alternatif lain, sementara ada proses politik di tahun 2018 yang perlu Golkar solid, saya pikir dengan sendirinya berjalan, akan berproses minggu depan langkah penyelamatan itu," kata Yorrys.

Yorrys pun mengungkap, langkah demi langkah yang harus dilakukan demi terjadinya pelengseran terhadap Setya Novanto. Pertama, adalah DPP Golkar menggelar rapat pleno. Rapat itu bisa dipimpin oleh Ketua harian Nurdin Halid.

"Hasil keputusan pleno nanti mau ngapain baru disepakati, menunjuk plt untuk mengantar munas atau munaslub, sebelum pleno rapat internal dulu," tutur dia.

Yorrys mengatakan, Novanto telah menugaskan Nurdin Halid untuk melaksanakan kegiatan harian Golkar termasuk konsolidasi. Di samping itu, dalam AD/ART partai, keputusan Golkar juga bersifat kolektif kolegial, sehingga tak cuma ketua umum yang bisa memutus.

"Dia (Novanto) waktu ketum menugaskan ketua harian untuk lakukan konsolidasi, tata kerjanya begitu," kata dia.

Terkait dengan alasan kubu Novanto yang mengatakan bahwa Munaslub baru bisa dilakukan jika persetujuan 2/3 pengurus DPD I Golkar, Yorrys mengakui hal itu sebuah prosedur baku. Tapi, kata Yorrys, saat ini kondisinya sudah genting. Golkar harus segera diselamatkan.

"Dengan situasi sekarang begini, kita harus lakukan trobosan. Yang harus kita lakukan DPP harus segera mengambil langakah rapat pleno mengundang tingkat satu, kita bicarakan seperti apa melangkah ke depan dengan mengikut kepada aturan normatif yang berlaku," kata Yorrys lagi.

Rencana pelengseran Setya Novanto pun telah dibicarakan oleh para senior Partai Golkar. Seperti Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, BJ Habibie, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Menurut Yorrys, mereka sepakat ada penyelamatan Golkar.

"Sudah pasti (setuju) masa enggak lakukan penyelamatan partai. Kan semua berpikir kita menganut azas praduga tidak bersalah, tapi Golkar harus lakukan konsolidasi, apalagi persiapan pilkada, sekarang kondisi berubah dengan ditetapkan tersangka, buronan, ini enggak bisa tinggal diam," tutup Yorrys.