Yorrys sebut Setnov akan tersangka, Nurdin bilang tak ada pemecatan

Merdeka.com - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan, partainya hingga saat ini tak ada mempersoalkan manuver pernyataan oleh Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai. Saat itu Yorrys menyebutkan kalau Setya Novanto akan menjadi tersangka dalam kasus e-KTP.

"Tak ada masalah dengan Pak Yorrys. Semua komunikasi berjalan baik. Beda pendapat internal itu biasa," ujarnya di Kantor DPP, Jalan Anggrek Nely Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (15/5) malam.

Menurut Nurdin, semuanya pengurus dan kader partai Golkar masih berhubungan dengan baik dengan Yorrys. Nurdin memastikan tidak akan ada pemecatan terhadap Yorrys yang menyebut Setnov bakal jadi tersangka dalam kasus e-KTP.

"(Pemecatan Yorrys?) Oh enggak ada. Tidak ada pemecatan, itu isu. Sekarang tetap solid. Bahkan dalam rapat pleno pengurus harian dua bulan lalu justru Bang Yorrys duduk bersama kita dan meminta dan memutuskan bahwa tidak boleh ada pengurus partai yang tidak taat asas. Itu justru Bang Yorrys yang minta dan kita putuskan," bebernya.

Sebelumnya, ucapan Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai yang menyebut Setya Novanto akan menyandang status sebagai tersangka kasus e-KTP berbuntut panjang. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham memastikan Korbid Kepartaian akan memproses Yorrys karena pernyataannya itu.

"Untuk melakukan ini maka akan diproses melalui korbid pepartaian, untuk memprosesnya," kata Idrus di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/4).

Idrus menyebut Yorrys kemungkinan akan diberi sanksi sesuai peraturan organisasi partai nomor 7 tentang sanksi dan kedisiplinan organisasi. Dalam peraturan itu telah diatur ketentuan bagi kader Partai Golkar yang terbukti melanggar disiplin dan mengganggu solidaritas harus diberi sanksi.

"Kalau kita akan kembalikan pada peraturan Golkar, bahwa siapapun, apapun posisinya apabila melakukan langkah-langkah bertentangan pada peraturan partai maka tentu akan diberikan sanksi," tegasnya.