Yorrys sebut Setya Novanto hampir pasti jadi tersangka korupsi e-KTP
Merdeka.com - Usai Pilgub DKI Jakarta, kader dan petinggi Partai Golkar kembali merapatkan barisan. Namun kali ini menyangkut nasib ketua umum mereka, Setya Novanto yang perannya di pusaran kasus dugaan korupsi kasus KTP elektronik (e-KTP) semakin nyata.
Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai menduga, Setya Novanto tak lama lagi bakal menyandang status sebagai tersangka kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.
"Ketua Umum hampir pasti jadi tersangka. Kita harus pahami sekarang sudah pencekalan. Golkar ambil sikap proaktif untuk selesaikan ini demi partai," tegas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
Yorrys mengatakan, konsolidasi internal bertujuan untuk menyelamatkan partai. Terlebih, dia berharap, partai paling tua di Indonesia ini tetap bisa ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Sehingga semua stakeholder partai dari DPP tingkat 1 dan 2, Dewan Pakar telah sepakat melakukan langkah konsolidasi tersebut.
"Kita sedang konsolidasi internal melihat dinamika proses Ketua Umum (Setnov). Apalagi hari Rabu kemarin transparan terbuka tentang siapa, jadi enggak usah bangun alibi praduga tak bersalah. Jadi gimana Golkar selamatkan partai," katanya.
Yorrys tidak dapat memastikan kapan langkah konkret akan diambil Partai Golkar. Bahkan, dia mengatakan, belum mengetahui langkah yang akan disepakati dan dijalankan untuk menyelamatkan partainya.
"Kita sedang mewacanakan dengan berbagai langkah landasan yang aturannya terkait dengan perundang-undangan," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca SelengkapnyaTerdapat delapan pandangan positif dari keputusan KPK dalam mentepakan Hasto sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaKetua KPK baru Setyo Budiyanto menekankan komitmennya menyelesaikan kasus-kasus korupsi.
Baca SelengkapnyaSetyo harus bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah yang saat ini tengah terjun payung.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan (PDIP) menilai penetapan Sekjen Hasto Kristiyanto menjadi tersangka di PK sangat bermuatan politis.
Baca SelengkapnyaKPK belum mengumumkan secara resmi status tersangka Hasto.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca Selengkapnya