Yorrys tegaskan surat edaran untuk jaga solidaritas Partai Golkar

Merdeka.com - DPP Partai Golkar mengeluarkan surat edaran berisi larangan bagi kader partai untuk bicara kontra produktif di media massa terkait kasus menimpa Ketum Partai Golkar Setya Novanto. Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai menilai adanya surat tersebut dalam rangka menjaga solidaritas antar kader.

Salah satu cara mengingatkan kadernya, yakni meminta para anggota Partai Golkar untuk satu suara dengan Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekjen Idrus Marham. "Kita sudah menetapkan siapa yang punya hak untuk berbicara itu. Nah, ke bawahnya, itu juga harus sama," kata Yorrys di kediaman Aburizal Bakrie, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/7) malam.

Atas surat edaran tersebut, kata dia, para ketua DPD I harus melakukan konsolidasi internal untuk menyampaikan tujuh keputusan DPP Partai Golkar atas penetapan tersangka Novanto dalam kasus e-KTP. Dia menambahkan bila tak diingatkan para kader akan berbicara ke media massa dikhawatirkan tak satu pemikiran.

"Supaya jangan bisa ke mana-mana. Kita sekarang sudah tahu kan sekarang ini sudah ada wacana ke mana-mana. Ada yang bilang munaslub, ada yang bilang munas," kata dia.

Dia menegaskan setiap kader boleh berbicara kepada media massa terkait tanggapan penetapan tersangka Novanto. Asalkan sesuai dengan arahan dan tidak bertentangan dengan ketetapan pengurus pusat.

"Sepanjang, dia tidak boleh menyuarakan hal-hal yang di luar substansi konteks itu. Ini kan, demokrasi, kebebasan, boleh saja," ujarnya.

Dia menegaskan DPP Partai Golkar tidak pernah membahas pergantian ketum partai. Kini fokus mereka tengah membangun soliditas partai untuk tetap memenangkan Pemilu 2019.

"Sekarang kita bicara, kita prihatin, terhadap musibah yang kita alami ini, pertama, bagaimana kita membangun soliditas, dan melaksanakan konsolidasi dengan agenda-agenda politik, menuju 2019. Itu dulu. Nah, mengenai masalah hukum, kita menyerahkan semuanya kepada ketua bidang hukum, ketua umum, untuk menangani. Jadi kita harus bisa pisahkan antara politik dan hukum," terangnya. (mdk/ang)