Yudi Latif mundur, Wakil ketua DPR pertanyakan internal BPIP

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengaku kaget mendengar berita pengunduran diri Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif. Dia pun mempertanyakan apa yang terjadi di internal BPIP.

Menurutnya selama ini ada beberapa hal yang menjadi sorotan BPIP diantaranya masalah gaji yang telah ditetapkan pemerintah.

"Isu itu sudah cukup mereda, dan pemerintah sudah klarifikasi, tetapi Kepala BPIP tiba-tiba mundur. Ini ada apa di internal BPIP. Ini memberi kesan, selama ini baik-baik saja, tetapi ternyata ada permasalahan internal," kata Taufik dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/6).

Taufik mengatakan kehadiran BPIP yang seharusnya menjadi harapan dan bukannya sibuk berpolemik. Sebab itulah dia meminta pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo segera memberikan penjelasan pada publik

"Kita berharap BPIP tampil, dan menjawab harapan masyarakat dalam kaitan membumikan Pancasila, dan membantu Presiden dalam merumuskan arah pembinaan ideologi Pancasila. Apalagi di tengah masifnya paham radikalisme, kita sangat berharap BPIP semakin meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila," ucapnya.

"Sebaiknya institusi sudah yang menyangkut, saya kira di MPR sudah adaptor program terkait empat pilar ini anggota DPR yang mewakili rakyat kan melakukan sosialisasi," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudi Latif mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri itu disampaikan Yudi Latif tepat setahun dirinya menjabat sebagai kepala BPIP.

"Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar," kata Yudi Latif yang mengumumkan pengunduran dirinya lewat akun Facebooknya, Yudi Latif Dua seperti dikutip merdeka.com, Jumat (8/6).

Dalam tulisannya, Yudi Latif sedikit menyinggung anggaran di BPIP yang sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Menurut Yudi, sejak dilantik pada 7 Juni 2017, lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar Rp 7 miliar.