Follow
Yusril gugat presidential threshold, PBB gugat parliamentary ke MK
Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra akan mengajukan gugatan Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril mengatakan, sudah mempelajari pasal 222 tentang angka presidential threshold sebesar 20 persen.
"Sudah saya pelajari pasal 222 tentang presidential threshold itu yang akan saya review ke MK. Kalau partai politik yang ikut bahas kan tidak boleh," kata Yusril, usai mengisi seminar di gedung Bank Bukopin, Jakarta, Selasa (25/7).
Dia mengatakan, Partai Bulan Bintang (PBB) salah satu partai yang boleh mengajukan gugatan. Namun, PBB menyerahkan kepada Yusril untuk menguji RUU tersebut.
-
Siapa yang menggugat hasil Pilpres 2024 di MK? Putusan ini dibacakan terpisah sesuai nomor registrasi perkara yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
-
Siapa yang mengajukan sengketa Pilpres 2024 ke MK? Putusan ini dibacakan terpisah sesuai nomor registrasi perkara yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
-
Siapa yang mengajukan gugatan sengketa Pilpres? Sementara gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Paslon nomor urut 2 ataupun 3 tidak menyentuh kepada perkara sengketa pemilu sebagaimana yang dimaksudkan di dalam undang-undang.
-
Siapa saja yang dipanggil MK dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Apa yang diputuskan MK terkait gugatan usia capres-cawapres? Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan penarikan kembali atau pencabutan gugatan uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.
-
Apa isi putusan MK terkait Pilpres? MK menolak seluruh permohonan kubu 01 dan 03. Meski begitu ada tiga hakim yang memberi pendapat berbeda.
"Kalau PBB boleh mengajukan, tapi PBB serahkan ke saya pribadi untuk menguji itu, yang sebenarnya syarat dengan rekayasa dan kepentingan politik," ujar Ketum PBB ini.
Lanjutnya, PBB juga akan menggugat aturan parliamentary threshold sebesar 4 persen di UU Pemilu. Sayang, dia tak mengungkap alasan kenapa ambang batas parlemen itu juga digugat ke MK.
"Tapi kalau yang presidential threshold kan lebih banyak soal pencalonan pemilih. Dan sudah diputuskan oleh partai itu tapi terhambat pasal 222 itu," tutur mantan Mensesneg itu.
Tambahnya, menurut pasal 6a dalam UUD 1945, setiap partai politik punya hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon wakil presiden.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold 20 persen bahan evaluasi menyusun UU Pemilu.
Baca Selengkapnya
PSI tidak menanggapi lebih lanjut terkait sikapnya ke depan dalam Pilpres.
Baca Selengkapnya
Yusril menegaskan, semua pihak, termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK tersebut tanpa dapat melakukan upaya hukum apapun.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) 20 persen.
Baca Selengkapnya
Mereka adalah empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Baca Selengkapnya
Aturan presidential threshold sering kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya
Yusril mengakui pernyataan itu disampaikannya pada 2014 lalu atau sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
Baca Selengkapnya
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya
Putusan MK ini berawal dari gugatan empat mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin mengatakan pihaknya menetapkan ambang batas presiden sesuai UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Yusril Ihza Mahendra buka suara soal gerakan Kelompok Petisi 100 yang meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan menjelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
MK mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk seluruhnya.
Baca Selengkapnya