Yusril Ihza Mahendra: Koalisi Besar Ideal, Tapi Jangan Sampai Satu Paslon
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai adanya koalisi besar sangat ideal. Namun, dia mengingatkan agar kehadiran koalisi besar tidak melahirkan satu pasangan calon (paslon) capres-cawapres di Pilpres 2024.
Koalisi besar merupakan gabungan dari dua koalisi yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibangun oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas oleh Partai Gerindra dan PKB.
"Kami sampaikan hal itu sangat ideal (koalisi besar), dan seluruh partai bersama-sama, membangun politik kita ke depan," kata Yusril di DPP PAN, Jakarta, Kamis (13/4).
-
Apa itu koalisi di bidang politik? Penggunaan istilah 'koalisi' dalam bidang politik ini ternyata dapat merujuk pada sebuah strategi khusus guna meraih kedudukan dalam pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'koalisi' memiliki arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen.
-
Bagaimana koalisi terbentuk? Koalisi juga dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan secara formal yang memiliki kontrak bersama di antara dua partai politik atau lebih, guna menjamin kekuasaan pemerintah atas dasar adanya suara dari mayoritas.
-
Kenapa koalisi dibentuk di Indonesia? Dalam konteks kehidupan demokrasi di Indonesia, koalisi dibentuk dengan tujuan agar dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilihan presiden.
-
Siapa yang terlibat dalam koalisi? Koalisi dibentuk oleh beberapa partai agar dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
-
Bagaimana koalisi bisa terbentuk? Mengacu pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), istilah 'koalisi' memiliki arti ‘kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen’.
-
Apa peran Golkar dalam koalisi Prabowo? Golkar dan PAN yang menjadi partai pengusung teranyar juga memiliki kandidat yang bisa diusulkan ke Prabowo.
"Tapi jangan sampai hanya muncul satu pasangan calon. Karena itu masalah bagi konstitusi kita. Kalau bisa ada dua atau tiga pasangan calon," sambungnya.
Yusril menjelaskan, dalam UUD 1945 hasil amandemen, mensyaratkan bahwa pilpres harus diikuti dua pasangan calon.
"Kalau satu apakah bisa dilaksanakan? Kalau saya baca undang-undangnya. Satu, (jika) sebenarnya asalnya dua tapi yang satu-nya itu mungkin meninggal atau segala macam begitu sehingga yang satu tetap diteruskan, tapi kalau dari awal cuma sepasang apa pemilunya bisa dilaksanakan atau tidak jadi itu yang tadi kami diskusikan dengan PAN juga bagaimana kita mengantisipasi kalau krisis seperti itu terjadi," jelas Yusril.
Dia menegaskan, jika sedari awal pasangan calon yang maju pilpres hanya satu orang, maka tidak bisa dilakukan. Yusril pun mewanti-wanti bahwa kepemimpinan Jokowi akan selesai 20 Oktober 2024.
Oleh karena itu, dia berharap ada setidaknya dua pasangan calon yang muncul, agar pilpres bisa digelar.
"Kalau paslonnya cuma 1 pemilu tidak bisa dilaksanakan, presidennya tanggal 20 Oktober sudah selesai, besok siapa yang bertanggung jawab di negara ini?" katanya.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo mengatakan, tidak masalah jika partai koalisi di tingkat nasional punya koalisi berbeda di tingkat daerah.
Baca SelengkapnyaPPP mengungkit posisinya di Koalisi Indonesia Maju bersama Golkar dan PAN sebelum pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaYusril mengatakan Cawapres Prabowo sebenarnya sudah mengerucut tiga nama.
Baca SelengkapnyaPDIP mengklaim sejak awal menghindari kerja sama yang didasari oleh nafsu kekuasaan semata.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.
Baca SelengkapnyaKoalisi besar yang dimiliki Prabowo dinilai mencerminkan demokrasi Indonesia yang kuat.
Baca SelengkapnyaMeski pernah mendampingi Prabowo di Pilpres 2019, kini Sandiaga berpeluang menjadi pesaing di 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP terus melakukan komunikasi sejumlah partai untuk berkoalisi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaPKB sebelumnya berkelakar Koalisi Prabowo terancam bubar jika tak kunjung melakukan pertemuan resmi.
Baca SelengkapnyaKomunikasi dengan partai tersebut terus dilakukan dan mendekati titik temu.
Baca SelengkapnyaKoalisi 4+1 terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat plus Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaCak Imin merasa deg-degan dengan bergabungnya Golkar dan PAN mendukung Prabowo.
Baca Selengkapnya