Yusril jadi pengacara Jokowi, Timses yakin PBB merapat tapi HTI tidak

Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding meyakini keberadaan Yusril Ihza Mahendra sebagai penasihat hukum pasangan calon presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memiliki dampak elektoral. Itu terkait posisinya sebagai pengacara Hizbut Tahrir Indonesia dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

Karding memandang bekas anggota HTI tak akan bakal berlabuh ke Jokowi karena perbedaan ideologi dan gerakan. Apalagi hubungan Yusril dengan kelompok HTI adalah untuk pembelaan hukum dengan kapasitas profesional.

"Menurut saya teman-teman HTI dari pengalaman selama ini dan ideologi yang dibangun, isu yang dibangun, dan gerakan yang dibangun sangat kecil dan dapat dipastikan tidak akan memberikan dukungan kepada Pak Jokowi apalagi misalnya karena faktor kehadiran Pak Yusril," kata Karding lewat pesan singkat, Selasa (6/11).

Namun, suara PBB sebagian besar diyakini bakal merapat ke Jokowi. Meski hubungan Yusril dengan Jokowi adalah sebagai pengacara profesional, menurut Karding tak bisa dipisahkan dalam konteks politik.

"Berbeda hal dengan PBB, karena Pak Yusril adalah ketua umum beliau adalah pemimpin di PBB saya menduga akan ada pengaruhnya dan saya meyakini bahwa dukungan teman-teman PBB bisa jadi sebagian besar akan ke Pak Jokowi karena tentu itu dalam kapasitas profesional maka politiknya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ini," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Yusril menerima tawaran sebagai kuasa hukum pasangan calon nomor urut 01. Posisi dia tak terkait dengan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. Mantan Menteri Kehakiman itu mengaku bekerja secara profesional tanpa terlibat politik.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono menghormati keputusan Yusril Ihza Mahendra jadi kuasa hukum Kubu Jokowi-Ma'ruf. Meskipun selama ini Yusril kerap berseberangan dengan pemerintah Jokowi.

Ferry menilai, sikap Yusril belum tentu berdampak pada kader PBB. Diketahui, selain pengacara kondang, Yusril juga ketua umum PBB.

"Pada era sosial media seperti sekarang, dimana pemilih memiliki otonomi sendiri terhadap prefensi politiknya, maka pemilih maupun kader PBB belum tentu mengikuti sikap Pak Yusril," kata Ferry.