Follow
Yusril tak masuk Timses, tapi penasihat hukum pribadi Jokowi-Ma'ruf
Merdeka.com - Advokat Yusril Ihza Mahendra menerima tawaran sebagai kuasa hukum pasangan calon presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni menjelaskan, posisi Yusril sebagai kuasa hukum pribadi pasangan calon nomor urut 01.
"Iya, kuasa hukum Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf dalam kedudukannya sebagai capres dan cawapres," kata Antoni saat dikonfirmasi merdeka.com, Selasa (6/11).
Yusril tak masuk ke dalam Timses. Dia akan menangani pribadi Jokowi dan Ma'ruf Amin.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Jokowi tampak didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
-
Siapa yang disebut sebagai timnya Jokowi? 'Prabowo-Gibran serta koalisi Indonesia maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencla-mencle. Kami adalah timnya Pak Joko Widodo dan Anda tahu saya sekian tahun adalah lawan Pak Jokowi. Dua kali saya kalah (dari Jokowi),'
Sekjen PSI itu meyakini keberadaan Yusril tak tumpang tindih dengan Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional. Mantan Menteri Kehakiman itu merupakan pengacara di luar struktur Tim Kampanye Nasional.
Yusril bakal sinergi dengan memberikan pandangan hukum kepada tim. "Beliau malah akan sinergis dengan divisi hukum TKN. Dengan pengetahun Pak Yusril soal hukum justru akan sangat membantu," ucapnya.
Namun, Antoni belum mengetahui apa saja tugas Yusril sebagai penasihat hukum pasangan calon. Menurutnya, Yusril bakal memberikan saran-saran terkait langkah hukum kepada pasangan calon.
"Belum tahu apa saja detailnya. Saya pikir segala sesuatu terkait dengan hukum bisa mendapatkan saran dan masukan dari Pak Yusril," ucapnya.
Sementara Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menegaskan, Tim hukum TKN fokus menangani internal. Sementara Yusril fokus pada capres dan cawapres.
"Direktorat hukum jadi bisa fokus menangani gugatan atau laporan terkait Tim kampanye nasional dan daerah, sementara Yusril fokus ke Capres-Cawapres," kata Karding.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua Umum PBB Yuslir Ihza Mahendra ditunjuk Prabowo menjadi Ketua tim hukum untuk sengketa pilpres
Baca Selengkapnya
Menurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.
Baca Selengkapnya
Yusril Ihza Mahendra selaku ketua tim hukum Prabowo-Gibran mencecar tajam saksi ahli.
Baca Selengkapnya
Bacawapres Gibran Rakabuming Raka merasa bangga dan bersyukur atas pembentukan TKN ini. Menurutnya, tim ini diisi oleh orang-orang hebat
Baca Selengkapnya
Yusril mempersilakan pihak yang keberatan untuk mengusulkan perubahan konstitusi.
Baca Selengkapnya
Yusril menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanggar kode etik karena memproses pencalonan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca Selengkapnya
Bukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca Selengkapnya
TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Nusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.
Baca Selengkapnya
Yusril menjelaskan, kehadiran Kapolri bisa saja dimungkinkan atas kewenangan majelis hakim MK.
Baca Selengkapnya