Yusril: UU MK dibatalkan, MK perburuk citranya sendiri

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, UU yang mengatur peradilan tersebut batal dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra justru mencibir pembatalan UU MK tersebut oleh Panel Hakim yang dipimpin Hamdan Zoelva dkk. Dia bahkan menyebut pembatalan undang-undang MK justru memperburuk citranya sendiri.

"Kini dengan putusan MK ini, polemik kembali terulang. Hasilnya bukannya membuat citra MK makin baik, malah sebaliknya makin buruk," tulis @Yusrilihza_Mhd, Kamis (13/2).

Ketua Majelis Syuro PBB ini mengaku sudah mengingatkan MK untuk tidak menguji undang-undang yang mengatur dirinya sendiri. Meskipun dari segi hukum, tidak ada larangan MK menguji undang-undang demikian.

"Dari segi hukum, tentu tidak ada larangan tegas MK menguji UU demikian, namun secara etik tidak lah patut."

Dia menambahkan, dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 itu membuat hukum di republik ini semakin hari bertambah runyam. Kondisi itu juga membuat sebagian besar masyarakat menuding MK tak mau dibatasi dan diawasi.

"#Hukum di negara kita ini tambah hari tambah runyam. Negara hukum RI kini benar2 berada di persimpangan jalan."

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Setelah dikabulkannya gugatan itu, maka undang-undang MK kembali pada undang-undang sebelumnya. Sehingga Perppu yang disahkan oleh DPR menjadi undang-undang nomor 4 tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.