Zaini Abdullah dituding mau seperti Atut, bikin dinasti di Aceh

Merdeka.com - Puluhan mahasiswa dan masyarakat sipil Aceh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Aceh Menggugat (KARAM) berdemonstrasi di pelataran kantor Gubernur Aceh. Mereka menggugat pemerintahan ZIKIR (Zaini Abdullah-Muzakir Manaf) untuk mundur dari jabatannya.

Para demonstran menilai ZIKIR telah gagal dalam mensejahterakan rakyat Aceh. Dan menuding ZIKIR sedang mendirikan dinasti politik seperti Atut. Aksi ini dikawal ketat Satpol PP dan Polisi.

Para demonstran membentangkan aneka spanduk. 'Gubernur lindungi koruptor' ada juga bertuliskan 'Ngantor kok di pendopo, di wc aja pak.' Kemudian aksi dilanjutkan di Simpang Lima Banda Aceh.

Koordinator aksi, Novrizal Juanda mengatakan, pemerintah ZIKIR telah gagal mewujudkan perubahan kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Faktanya, kata Norizal, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Rp 12,6 triliun tidak mampu direalisasikan untuk pembangunan Aceh.

"Oleh karena kami mendesak Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf untuk mundur dari jabatannya. Apa lagi perencanaan pembangunan hanya mementingkan kolega dan kerabatnya sendiri," tegas Novrojal.

Sementara itu, orator lainnya dari Sekolah Anti Korupsi (SAK), Mahmuddin mempertanyakan tolak ukur apa Pemerintah Aceh mengatakan telah mensejahterakan rakyat dan juga menangani korban konflik. Kenyataan yang terjadi kekuasaan diktator yang diperlihatkan dengan menempatkan kroninya dalam pemerintahan mereka.

"Pemerintah diktator ZIKIR mesti diruntuhkan, karena rezim ZIKIR korup seperti pemberian dana hibah Rp 80 miliar ke BP2A (Badan Penguatan perdamaian Aceh) yang tidak kuat dasar hukumnya," ungkap Mahmuddin.

Lain hal lagi yang disampaikan oleh alumni Sekolah Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh, Robi firmansyah. "17 persen rakyat Aceh miskin, sadar nggak mereka itu (Pemerintah Aceh). Saat ini kemiskinan terstruktural yang terjadi di Aceh," tegas Robi.

Lanjutnya, hanya ada satu hal yang harus kita lakukan, kalau tidak bisa menjamin menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, yaitu bubarkan saja pemerintahan ZIKIR saat ini, karena tidak ada manfaat untuk rakyat.

Sedangkan Koordinator Koalisi NGO HAM, Zulfikar Muhammad dalam orasinya meminta ZIKIR mengakui ketidakmampuan dalam mensejahterakan rakyat harus diakui pada rakyat secara terbuka. Bukan malah, katanya, mengalihkan isu pada berbagai persoalan lainnya.