Zulhas minta Bawaslu pilah pelanggaran kampanye agak tak semua berujung hukum

Merdeka.com - Pose satu jari Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani saat penutupan IMF-World Bank berujung pelaporan. Luhut dan Sri Mulyani diduga sengaja mengarahkan pada pasangan capres tertentu.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menilai dalam situasi jelang pilpres seperti sekarang ini, segala tindak tanduk tokoh memang menjadi sorotan.

"Saya kira begini ya, kalau semua salah sedikit hukum, salah sedikit hukum, kan ada yang sengaja atau tidak. Kalau ada yang keceplosan karena nggak sadar, enggak ngeh, apa itu harus dihukum? Kalau begitu kita bisa kena hukum semua," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10).

Dia kemudian mencontohkan kejadian yang dialaminya sendiri. Sempat terjadi polemik saat dia mendatangi pesantren di Yogyakarta bersama cawapres Sandiaga Uno. Saat itu, katanya, kunjungan mereka menjadi polemik di masyarakat. Padahal dia mengklaim itu cuma kunjungan biasa dan tidak berkampanye.

"Kemarin juga ramai, kita kampanye karena tidak boleh di pesantren, kita di kebun. Tapi yang datang kan para ulama, ustaz-ustaz tapi di kebun, itu kan sulit. Memang tidak di pesantren tapi di kebun," ungkapnya.

"Atau kita ke kampus, di kampus kan tidak boleh. Akhirnya kita sewa hotel, sewa ruangan, tapi pesertanya orang kampus. Ya itu kan sama saja. Itu bagaimana? Kampus tidak boleh oke, jadi tidak di kampus. Tapi pesertanya sama saja. Akhirnya boros keluar biaya dan sebagainya," sambungnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan pada Bawaslu lebih jeli memilah apakah tindakan itu masuk kategori pelanggaran kampanye.

"Jadi menurut saya dipilah-pilah mana pelanggaran yang sengaja. Mana yang memang karena enggak biasa," kata pria akrab disapa Zulhas ini.