Zulhas Ungkap Keluhan Jokowi soal Amandemen: Kenapa Saya Terus yang Disorot
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Zulkifli Hasan mengungkap isi pertemuan konsultasi pimpinan MPR dengan Presiden Joko Widodo terkait wacana amandemen terbatas UUD 1945. Pertemuan itu digelar beberapa hari sebelum sidang tahunan MPR RI 16 Agustus lalu.
Ketua Umum PAN ini mengungkapkan, pada pertemuan itu Wakil Ketua MPR RI Fraksi Demokrat Syarief Hasan yang menanyakan sikap Jokowi terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jadi waktu kita ketemu konsultasi mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara termasuk itu juga persiapan sidang bersama itu. Memang di situ muncul dari Pak Syarief Hasan bertanya mengenai amandemen yang dikaitkan dengan jabatan presiden tiga periode," kata politikus yang akrab disapa Zulhas dalam diskusi daring, Sabtu (4/9).
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
Respon Presiden Jokowi, dia menjelaskan, mengaku lelah dituduh menginginkan perpanjangan masa jabatan. Jokowi sudah bolak-balik membantah tidak setuju. Juga, mantan gubernur DKI Jakarta itu menyerahkan sepenuhnya kewenangan melakukan amandemen kepada MPR RI.
"Respon Pak presiden waktu itu, 'Saya bolak-balik sudah menjelaskan kalau apa-apa langsung presiden yang dituduh. Saya bolak balik menjelaskan tidak setuju dan itu kewenangan partai-partai dan MPR dan parlemen sana bukan di eksekutif. Kenapa harus saya terus yang disorot," ungkap Zulhas menirukan jawaban Jokowi.
Lebih lanjut, dia juga mengatakan, pertanyaan Syarief Hasan itu mendapatkan respon Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Basarah lantas bilang, jika tiga periode Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa melanjutkan jadi presiden.
"Waktu itu, Ahmad Basarah nyeletuk, kalau tiga periode Pak SBY tiga periode bisa. Jadi rame," tutup Zulhas.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin merupakan salah satu tokoh yang pernah mengusulkan Jokowi tiga periode.
Baca SelengkapnyaAndreas pun menyinggung soal cawe-cawe Jokowi agar tetap berkuasa.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaKeresahan Presiden Jokowi itu dikatakan Yusril saat diskusi dengannya terkait gugatan batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaBambang Widjojanto mengungkit wacana perpanjangan masa jabatan presiden
Baca SelengkapnyaAda dua kubu yang dinilai saling bertentangan di internal PDIP.
Baca SelengkapnyaIa menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi soal rencana perombakan kabinet jelang purnatugas Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran bertekad melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyinggung adanya permintaan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.
Baca SelengkapnyaPanel menegaskan bahwa pengumuman sikap ProJo tersebut merupakan arahan langsung dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya