Zulhas Yakin Tak Ada Amandemen: 5-10 Tahun Belum Selesai Satukan Isi Kepala
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan meyakini tidak bakal amandemen UUD 1945 terjadi. Pada saat menjadi Ketua MPR RI 2014-2019, amandemen terbatas UUD 1945 saja tidak terjadi. Apalagi, saat ini dimana banyak beda pendapat mengenai amandemen.
"Kalau di zaman saya sudah memungkinkan untuk amandemen tidak terjadi, apalagi sekarang. Waduh sekarang masing-masing kepala sudah berbeda-beda," kata politikus yang akrab disapa Zulhas dalam diskusi daring, Sabtu (4/9).
Menurutnya, dalam waktu 5-10 tahun ke depan amandemen tidak bakal akan terjadi. Sebab sulit untuk menyatukan semua pihak untuk sepakat.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Kenapa Anwar Usman tidak ikut mengadili sengketa PSI? 'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Kenapa UMP 2025 dibahas? 'Kami memahami bahwa ada regulasi dan PP yang berlaku, tetapi kami juga menyadari kebutuhan para pekerja, sehingga kami akan mencari solusi agar regulasi dan pengelolaan dapat tetap dipatuhi, sekaligus memenuhi kebutuhan riil yang diperlukan,' ungkap Susi di Kemenko Perekonomian pada Kamis (3/10/2024).
-
Bagaimana masa jabatan presiden diatur sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Kenapa mediasi belum terjadi? Polresta Barelang belum membuka opsi mediasi terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dilakukan Seleb TikTok Satria Mahathir atau yang dikenal dengan panggilan 'cogil' bersama tiga orang rekannya. Hal itu menyusul belum adanya permintaan mediasi yang diterima penyidik dari pihak RA, selaki anak dari Anggota DPRD Kepri Nyanyang Haris Pratamura yang jadi korban dalam kasus tersebut.
-
Kenapa Anwar Usman tidak boleh ikut sidang MK untuk PSI? Sebab diketahui, ketua umum PSI yakni Kaesang Pangarep adalah keponakan dari hakim Anwar Usman.'Jadi (yang tidak boleh) memeriksa, dan memutus perkara yang tidak ada dalam konteks partai PSI dan itu perintah atau amanat dari putusan Majelis kehormatan MK,' tegas Fajar.
"Semua orang kepalanya isinya beda-beda untuk menyatukan itu saja saya kira 5-10 tahun belum selesai," ujar Zulhas.
Maka itu, sulit amandemen terjadi di sisa masa jabatan MPR RI yang tinggal 2-3 tahun lagi.
"Jadi menurut saya amandemen ini kan sudah 2 tahun tinggal 3 tahun lagi MPR itu menurut saya sulit untuk terjadi kalau dikatakan tidak mungkin. Jadi sulit sekali," kata Zulhas.
Selain itu, Zulhas menegaskan bahwa tidak ada wacana pembahasan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode di MPR RI.
"Bukan soal presiden 3 periode enggak ada yang bicara 3 periode baik di MPR sebelum saya, masa saya masa sekarang belum ada pembicaraan-pembicaraan itu. Jadi ini kecampur-kecampur saja saya kira," tegas Ketum PAN ini.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
MK telah memberikan koreksi terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Baca SelengkapnyaTidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.
Baca SelengkapnyaZulhas menilai perbedaan dukungan partai-partai KIM di Pilkada 2024 merupakan hal wajar. Sebab, ada ratusan daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
Baca SelengkapnyaBamsoet membantah pihaknya telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR
Baca SelengkapnyaWaketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSaat ini, aturan batas usia cawapres digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaPadahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir
Baca SelengkapnyaGugatan batas usia capres-cawapres masih ada tahap sidang untuk pembuktian.
Baca SelengkapnyaPercepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Baca Selengkapnya