Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Zulhas Yakin Tak Ada Amandemen: 5-10 Tahun Belum Selesai Satukan Isi Kepala

Zulhas Yakin Tak Ada Amandemen: 5-10 Tahun Belum Selesai Satukan Isi Kepala Zulkifli Hasan. ©2021 Merdeka.com/Rifa Yusya Adilah

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan meyakini tidak bakal amandemen UUD 1945 terjadi. Pada saat menjadi Ketua MPR RI 2014-2019, amandemen terbatas UUD 1945 saja tidak terjadi. Apalagi, saat ini dimana banyak beda pendapat mengenai amandemen.

"Kalau di zaman saya sudah memungkinkan untuk amandemen tidak terjadi, apalagi sekarang. Waduh sekarang masing-masing kepala sudah berbeda-beda," kata politikus yang akrab disapa Zulhas dalam diskusi daring, Sabtu (4/9).

Menurutnya, dalam waktu 5-10 tahun ke depan amandemen tidak bakal akan terjadi. Sebab sulit untuk menyatukan semua pihak untuk sepakat.

Orang lain juga bertanya?

"Semua orang kepalanya isinya beda-beda untuk menyatukan itu saja saya kira 5-10 tahun belum selesai," ujar Zulhas.

Maka itu, sulit amandemen terjadi di sisa masa jabatan MPR RI yang tinggal 2-3 tahun lagi.

"Jadi menurut saya amandemen ini kan sudah 2 tahun tinggal 3 tahun lagi MPR itu menurut saya sulit untuk terjadi kalau dikatakan tidak mungkin. Jadi sulit sekali," kata Zulhas.

Selain itu, Zulhas menegaskan bahwa tidak ada wacana pembahasan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode di MPR RI.

"Bukan soal presiden 3 periode enggak ada yang bicara 3 periode baik di MPR sebelum saya, masa saya masa sekarang belum ada pembicaraan-pembicaraan itu. Jadi ini kecampur-kecampur saja saya kira," tegas Ketum PAN ini.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sekjen AMAN:Political Will Pemerintah Terhadap Hukum Adat Sangat Rendah
Sekjen AMAN:Political Will Pemerintah Terhadap Hukum Adat Sangat Rendah

MK telah memberikan koreksi terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Baca Selengkapnya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.

Baca Selengkapnya
Zulhas: KIM Harmonis, Kalau 1-2 Beda Dukungan di Pilkada Wajar
Zulhas: KIM Harmonis, Kalau 1-2 Beda Dukungan di Pilkada Wajar

Zulhas menilai perbedaan dukungan partai-partai KIM di Pilkada 2024 merupakan hal wajar. Sebab, ada ratusan daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Baca Selengkapnya
Bamsoet: Tidak Ada Amandemen, Apalagi Merubah Sistem Pemilihan Presiden di MPR
Bamsoet: Tidak Ada Amandemen, Apalagi Merubah Sistem Pemilihan Presiden di MPR

Bamsoet membantah pihaknya telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR

Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Mantan Ketua MK soal Batas Usia Cawapres: Itu Kesepakatan Politik, Tidak Usah Atur-atur
Mantan Ketua MK soal Batas Usia Cawapres: Itu Kesepakatan Politik, Tidak Usah Atur-atur

Saat ini, aturan batas usia cawapres digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Golkar Ungkap Alasan Tak Lanjutkan Bahas RUU Masyarakat Adat
Golkar Ungkap Alasan Tak Lanjutkan Bahas RUU Masyarakat Adat

Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir

Baca Selengkapnya
Ketua MK Tegaskan Tak Ada Intervensi Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres: Masih Pembuktian di Sidang
Ketua MK Tegaskan Tak Ada Intervensi Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres: Masih Pembuktian di Sidang

Gugatan batas usia capres-cawapres masih ada tahap sidang untuk pembuktian.

Baca Selengkapnya
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik

Percepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Baca Selengkapnya