Zulkifli Hasan sarankan Jokowi reshuffle kabinet setelah setahun

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan menilai tidak adil apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.

Sebagai mantan menteri, ketua MPR ini menilai wajar apabila dalam kurun waktu di bawah satu tahun, program-program menteri dalam kabinet belum berjalan dengan baik.

"Kan saya pernah jadi menteri, kalau enam bulan kan enggak adil. Lihat saja menteri-menterinya sudah begitu semua (babak belur) mukanya. Tunggu-lah sampai satu tahun," kata Zulkifli, usai acara buka puasa bersama di rumah dinasnya, di Jakarta, Senin (22/6).

Namun, Zulkifli mengaku saat buka bersama dengan Jokowi tidak ada pembicaraan mengenai reshuffle kabinet juga soal politik yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja tersebut. Oleh sebab itu, dirinya tidak menyampaikan masukannya tersebut kepada Jokowi.

"Oleh karena itu di dalam intinya silaturahmi agar ada kebersamaan, kekompakan. Kalau maju, kita yang maju, susah, kita yang susah, pimpinan lembaga tinggi negara datang untuk menyamakan persepsi," imbuh Zulkifli.

Zulkifli mengakui ada perbedaan pendapat, cara pandang dan pola pikir masing-masing pimpinan lembaga tinggi negara dan partai politik, namun seharusnya mereka semua mengutamakan kepentingan bangsa.

"Meski pun ada perbedaan, tentu mengutamakan kepentingan bangsa," ujar Zulkifli.

Terkait dengan rencana revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkifli mengatakan bahwa tidak ada pembahasan masalah ini. Dirinya pun enggan berkomentar lebih jauh soal rencana revisi UU KPK itu.

"Tadi tidak ada pembahasan soal itu, yang punya kan KPK," kata dia.

Diketahui, turut hadir dalam acara buka puasa tersebut adalah para petinggi Koalisi Merah Putih (KMP). Dalam forum buka puasa bersama itu, para pimpinan lembaga tinggi negara menyamakan persepsi. Mereka berembuk dalam rangka menghadapi Bulan Ramadan di saat kondisi perekonomian nasional belum menggembirakan. (mdk/efd)