Follow
Zulkifli Hasan Sebut Amandemen UUD Sulit Terwujud Jika Isu yang Dibahas Banyak
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai amandemen UUD 1945 sulit terwujud bila terlalu banyak isu yang akan dibahas.
Ketua MPR RI periode 2014-2019 ini mengatakan, saat itu sudah disepakati dalam rekomendasi untuk amandemen terbatas memasukkan haluan negara atau sekarang disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun, dalam perjalannya terdapat perkembangan luar biasa. Misalnya DPD RI punya usulan baru.
"Nah sekarang perkembangan luar biasa, DPD pengen lain macam-macam gitu, saya kira kalau seperti ini sulit terjadi," ujar politikus yang akrab disapa Zulhas ini di sela Rakernas PAN, Selasa (31/8).
-
Apa yang Zulhas katakan tentang PAN? “Memang PAN lahir dari rahim Muhammadiyah, tetapi sejatinya perjuangan Muhammadiyah adalah untuk bangsa. Maka inklusivitas PAN hari ini adalah mandat perjuangan yang niscaya. PAN juga milik NU, bahkan melintasi batas-batas ormas, agama, suku, bahasa, warna kulit. PAN adalah partai milik semua anak bangsa. Matahari yang selalu menyinari tanpa membeda-bedakan.“ Tutur Zulhas dalam pidato politiknya pada Peringatan HUT ke-25 PAN di Jakarta (28/8).
-
Apa yang dikhawatirkan Tim Hukum AMIN soal Pilpres 2024? “Jangan ada intervensi kekuasaan dalam penyelenggaraan Pilpres yang ditujukan untuk memenangkan paslon tertentu. Jika itu dilakukan, maka keutuhan bangsa menjadi terancam dan potensi konflik di tengah masyarakat bisa terjadi,“ ujar Ari, Jumat (15/12).
-
Kenapa Tim Hukum AMIN khawatir dengan Pilpres 2024? Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir menilai, kontestasi Pilpres 2024 berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Khususnya antara kelompok pendukung pasangan calon di daerah.
-
Kenapa sengketa Pilpres 2024 dianggap kompleks? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Kenapa Cak Imin protes panelis debat? Cak Imin berujar, dia khawatir panelis tak bisa menunjukkan kredibilitasnya karena Universitas Pertahanan berada di bawah naungan Prabowo.'Ya terus terang saya protes, karena itu mengganggu objektivitas, karena apa pun Unhan di bawah Pak Prabowo, Menhan, karena itu saya protes syukur-syukur bisa diganti,' kata Cak Imin saat ditemui di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (4/1).
-
Bagaimana menurut Zulhas berpartai itu? 'Kalau lihat malam ini wajar PAN menjadi pemenang pemilu, layak, pantas. Kader PAN punya talenta. Oleh karena itu, mari kita songsong kemenangan PAN di Pemilu 2024,' ujar Zulhas dalam sambutannya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Ia yakin amandemen terbatas bisa dilakukan jika hanya satu isu haluan negara saja. "Karena pada masa itu bisa amandemen kalau isunya cuma satu yaitu PPHN," jelas Zulhas.
Wakil Ketua MPR RI mengatakan, partai-partai akan sulit setuju untuk menyepakati perubahan besar. Perlu persetujuan 3/4 anggota MPR supaya amandemen UUD 1945 bisa dilakukan.
"Jadi kalau perubahan besar teman-teman partai lain enggak akan setuju, dan ingat itu kan 3/4, harus partai besar ikut," ujar Zulhas.
"3/4 loh nanti rapat MPR kemudian ada kelompok-kelompok, saya kira tidak mudah kalau isunya banyak," ujarnya.
Maka itu, untuk saat ini menurut Zulhas akan sulit wacana amandemen UUD 1945 terjadi. "Sulit, enggak ada itu, amandemen itu sulit terjadi saya kira," katanya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bamsoet juga sempat menyampaikan berbagai aspirasi yang kini bekembang di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Dalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Kegiatan tertutup ini dilakukan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya
Kalau terlalu kelihatan memaksa, maka apa yang diinginkan PAN tidak akan terjadi.
Baca Selengkapnya
Ma'ruf menginginkan ke depannya MPR tetap menjalankan fungsinya dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan.
Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, UU tersebut bisa saja memecah belah para Hakim MK saat ini.
Baca Selengkapnya
Prabowo Ingin Tambah Kementerian, Zulhas: Kader PAN Banyak yang Hebat-Hebat
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, amandemen UUD sudah pernah dilakukan.
Baca Selengkapnya
Bahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.
Baca Selengkapnya
Sofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.
Baca Selengkapnya