Zulkifli Hasan sebut SDA ngawur soal Amien dan Mega dapat kuota haji
Merdeka.com - Ketua Umum DPP Partai Amanah Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menilai 'nyanyian' Suryadharma Ali (SDA) terkait pembagian sisa kuota haji kepada Amien Rais dan Megawati Soekarnoputri, adalah ngawur.
"Itu ngawur itu. Ngawur," kata Zulkifli Hasan di sela pendaftaran pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari di kantor KPU Surabaya, Selasa (8/9).
SDA kemarin mengaku telah membagikan sisa kuota haji ke sejumlah pihak. Dia berdalih, pembagian itu dilakukan lantaran adanya sisa kuota haji yang tidak terserap.
-
Siapa yang bisa mengecek porsi haji? Bagi yang sudah mendaftar, Anda bisa melakukan cek keberangkatan secara online.
-
Bagaimana komposisi kuota haji reguler dan khusus? Komposisi itu dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan jemaah haji. Selain itu, untuk kapasitas asrama yang menampung juga belum memadai jika diberatkan ke jemaah haji reguler.
-
Siapa yang mengumumkan kuota haji 2024? Hal ini disampaikan Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI, pada Rabu (13/3).
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Apa itu nomor porsi haji? Nomor porsi haji adalah sebuah sistem penomoran yang digunakan untuk mengatur keberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci.
Dia menjelaskan, pada penyelenggaraan haji setiap tahun dipastikan ada kuota haji yang tidak terserap. Begitu pun saat kuota haji tahun 2012, di mana sisanya mencapai lebih dari 2.000 orang.
Menurut SDA, sisa kuota haji itu disebabkan dari adanya jemaah haji yang wafat, sakit, hamil serta tidak mampu melunasi. Dengan dalih Undang-Undang Penyelenggaraan Haji yang menyebutkan menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional, SDA lantas membagi-bagikan sisa kuota haji.
"Lalu, kami memberikan kesempatan kepada berbagai pihak, banyak sekali yang menginginkan tapi kuota sangat terbatas, tidak sebanding dengan permintaan," kata SDA dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/9).
SDA menyebutkan pihak-pihak yang menerima jatah kuota haji itu antara lain anggota dan pimpinan DPR, Kementerian dan lembaga, wartawan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh publik. Bahkan, mantan ketua umum PPP ini menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan mantan Ketua Umum DPP PAN, Amien Rais juga menikmatinya.
"Di antaranya untuk Paspampres Wapres lebih dari 100 orang, almarhum Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarnoputri 50 orang, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro 70 orang, Amien Rais 10 orang, Karni llyas 2 orang, keluarga Suryadharma Ali 6 orang, KPK 6 orang dan sejumlah dari media cetak maupun elektronik lainnya," beber dia.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selama pada proses telaah, KPK bakal mengecek dokumen terkait.
Baca SelengkapnyaMenteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Staquf dan Wamenag Saiful Rahmat Dasuki dilaporkan atas dugaan kasus korupsi kuota haji ke KPK.
Baca SelengkapnyaKeputusan tersebut menyalahi aturan yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Komisi VIII DPR RI.
Baca SelengkapnyaHasan mengaku tidak bisa menjawab karena ia tidak mengetahui kasus per kasus
Baca SelengkapnyaKemenag dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menandatangani suatu MOU soal kuota haji.
Baca SelengkapnyaHilman mengatakan kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan adalah ketentuan dari Arab Saudi.
Baca SelengkapnyaPelaporan tentunya tidak serta merta akan langsung diselidiki.
Baca SelengkapnyaMenteri Agama (Menag) Yaqut buka suara terkait dirinya yang dilaporkan KPK terkaid dugaan korupsi kuota haji
Baca SelengkapnyaMenag Yaqut menegaskan, tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan haji 2024.
Baca SelengkapnyaPansus Angket Haji menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.
Baca SelengkapnyaTambahan 10.000 kuota haji ini sama dengan 4,5 persen dari 221.000 kuota haji reguler nasional.
Baca SelengkapnyaKementerian Agama tengah menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan pansus hak angket.
Baca Selengkapnya