Zulkifli sebut Jokowi setuju pembuatan ulang UU Terorisme
Merdeka.com - Wacana revisi UU terorisme ramai dibahas belakangan ini menyusul adanya teror bom di Jl. MH Thamrin Jakarta Pusat yang menelan korban nyawa dan luka-luka.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden Jokowi lebih setuju jika UU terorisme dibuat ulang dengan menekankan pada poin pencegahan. Hal ini menjadi obrolan mereka ketika usai pelantikan Ketua KEIN, Soetrisno Bachir di Istana Negara pagi ini.
"Kami membicarakan UU terorisme. Bahkan bapak presiden bilang, apa sebaiknya tidak buat uu baru," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/1).
-
Siapa yang mendampingi Zulkifli Hasan? Dalam peninjauan, Mendag Zulhas didampingi Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Bambang Wisnubroto, Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah dan jajarannya serta Anggota DPR RI Dapil NTB Muhammad Syafruddin. Turut hadir Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemendag Ani Mulyati.
-
Mengapa Zulkifli Hasan dikabarkan akan kembali jadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran? Ini menunjukkan adanya kesinambungan dalam kebijakan ekonomi yang telah dibangun sebelumnya, serta harapan untuk membawa stabilitas di tengah tantangan yang ada.
-
Siapa yang menunggu Zulkifli Hasan? 'Kelihatannya memang satu aja itu (pematangan cawapres),' ujar Ketua DPW PAN Jakarta, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di Jalan Kertanegara Nomor IV, Jakarta Selatan, Rabu (18/10). 'Ya harusnya dari kemarin sudah ketemu. Kaya semalam saja saya sudah ke Pak Prabowo dan menginformasikan bahwa 'pak mohon maaf harusnya ada pertemuan antarketum' tapi Pak Prabowo mengatakan 'harus saya menunggu ketum, yaitu Pak Zulkifli Hasan'. jadi artinya beliau memang menunggu pak Zul.'
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Siapa Zainul Arifin? Berkiprah di lingkup organisasi sejak usia muda, KH Zainul Arifin dinilai sebagai sosok pejuang sekaligus tokoh organisasi di Indonesia.
-
Kenapa Kapolri memberi pesan ke Theodore? 'Waktu itu Bapak Kapolri menyampaikan tantangan Polri ke depan itu semakin berat. Bagaimana caranya saya sebagai Adhi Makayasa punya tanggung jawab untuk merangkul teman-teman saya satu angkatan memberikan dampak atau aura yang baik, pengertian bahwa tantangan Polri ke depan itu sangat berat.'
Dalam perbincangan itu, lanjutnya, hadir juga Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie yang menyarankan agar Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu.
"Ya kalau revisi itu apakah tambal sulam? Hanya Pak Jimly katakan perlu cepat dalam situasi begini. Nah terakhir ada untung ruginya. Kalau Perppu kan cepat tapi presiden. Perpu kan selalu ada pro-kontra," ucapnya.
Ketua Umum PAN ini nampaknya memilih agar UU terorisme direvisi dan menekankan poin perluasan pencegahan. Dan hal itu pula juga disetujui Jokowi.
"Saya menyarankan kalau mau tertib ya revisi uu. Karena ini kan perluasan, pencegahan sifatnya. Nampaknya Presiden lebih (setuju) revisi uu itu karna tertib administrasi. Kalau Perpu kan ada pro-kontra, presiden yang hadapi sendiri," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wapres mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bahwa pemerintah akan mempertimbangkan revisi UU Militer.
Baca Selengkapnya"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mengkaji draf revisi UU inisiatif DPR itu sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres.
Baca SelengkapnyaSaat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaUsai acara, Presiden Jokowi kepada awak media menyampaikan pesannya kepada TNI.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kepada TNI-Polri agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Zudan sebagai Pj Gubernur sendiri akan berakhir pada Mei 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta agar KPU melakukan pendidikan politik secara lebih masif.
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaJokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya