Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini alasan kuat IPL wajib dibayarkan penghuni apartemen

Ini alasan kuat IPL wajib dibayarkan penghuni apartemen Apartemen Green Pramuka City. ©2016 Merdeka.com/greenpramukacity.com

Merdeka.com - Pembayaran Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) kerap menimbulkan pro dan kontra di lingkungan penghuni rumah susun maupun apartemen. Lalu, apa sih sebenarnya IPL dan bagaimana penghitungan yang sebenarnya sehingga menjadi nilai yang harus dibayarkan oleh penghuni?

Property Manager rusunami Green Pramuka City Suyatno Surorejo menjelaskan, sebelum masuk penghitungan IPL maka perlu diketahui bahwa rumah susun atau apartemen memiliki benda, tanah dan bagian bersama. IPL sendiri perlu dikeluarkan untuk melestarikan dan menjaga fungsi hal-hal tersebut.

Dia menyampaikan, untuk bisa mengoperasionalkan dan merawat tiga komponen itu maka diperlukan biaya yang dikeluarkan tiap bulannya oleh pengelola melalui iuran yang dibayarkan penghuni rusun atau apartemen.

"Contoh, semua Lift tiap tower harus berfungsi baik, penerangan harus terpelihara, setiap kolam renang harus bersih, instalasi listrik dan air juga harus terawat, jogging track harus rapi dan bersih, children playground layak. Itu semua perlu pembiayaan pemeliharaan operasional yang digunakan untuk kepentingan bersama. Itulah beberapa fungsi IPL," ujarnya.

Karenanya, penting kata dia, setiap penghuni rusun maupun apartemen untuk mengerti definisi hingga tujuan pembayaran IPL yang dibebankan kepada mereka. "Mestinya penghuni sudah mengerti, tetapi ada juga yang mengerti tetapi pura-pura tidak mengerti. Yang jadi konsentrasi kami adalah bahwa mereka (penghuni) harus memahami bahwa hal-hal tersebut harus dipelihara," terangnya.

Dirinya juga menyampaikan, saat ini biaya IPL untuk di rusunami Green Pramuka City masih ditentukan oleh Pengelola, hingga nantinya setelah terbentuk PPPSRS yang sah, barulah ditentukan oleh PPPSRS.

"Pada saatnya nanti setiap apartemen akan ada perhimpunan pemilik dan penghuni, kapan? Apabila sudah adanya Pertelaan dan sertifikat sudah dipecah dan diserahkan kepada pemilik. PPPSRS kan mengelola Tanah, Bagian dan Benda Bersama, yang mana ketiga hal itu dicantumkan dalam Pertelaan yang juga Pertelaan sebagai dasar penerbitan sertifikat. Itu kenada pembentukan PPPSRS setelah adanya pemecahan sertifikat."

"Sementara belum bisa karena belum ada pemecahan maupun penyerahan sertifikat yang diserahkan kepada masing-masing pemilik, untuk sementara sebelum ada perhimpunan pemilik dan penghuni yang sah, developer diberikan hak untuk mengelola. Ini hanya sementara," terangnya.

Yang pasti, lanjut Suro, biaya IPL yang ditentukan pihaknya merupakan nilai yang standar dari jumlah pengeluaran perawatan dan operasional dari tiga komponen tadi.

"Kami sebagai Pengelola mempunyai standar minimum dalam kualitas pengelolaan yang tentunya nilai IPL yang ditetapkan untuk memenuhi standar minimum tersebut. Besaran IPL ini dapat dimintakan pendapat penghuni hanya dari organisasi PPPSRS yang sah. Yang sah itu bagaimana? Tentunya yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Kami pun beritikad baik menentukan dan mempertanggungjawabkan IPL karena kami ingin memberikan service yang terbaik," terangnya.

Ditambahkan Deputi Property Manager Pengelola Rusunami Green Pramuka City, Danang S Winata, pembebanan biaya IPL kepada pemilik rusun maupun apartemen telah diatur undang-undang sejak lama.

"IPL itu sudah mulai diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 Jo. PP No. 4 Tahun 1988 yang kemudian diatur dalam UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Jadi, siapapun yang memiliki sarusun, baik perorangan maupun badan hukum wajib membayar IPL. " ujar dia.

Danang menjelaskan, biaya IPL dihitung berdasarkan dari seluruh jumlah biaya operasional dan perawatan benda, area dan tanah bersama setiap bulan dibagi total luas seluruh unit. Kemudian setelah mendapatkan nilai per meter maka setiap unit dikenakan IPL dengan mengalikan nilai IPL per meter dengan luas unit. Oleh karena itu kenapa besaran IPL tiap unit berbeda-beda, tergantung luasannya.

"Kenapa sih per meter? Tidak per unit saja seperti membayar iuran sampah dan keamanan di landed house. Jadi begini, Luas antar unit satu dan lainnya berbeda, otomatis hak tiap unit atas kepemilikan Tanah, Benda dan Bagian Bersama juga berbeda, sesuai Nilai Perbandingan Proporsional (NPP), yaitu nilai yang didapat dengan membandingkan luas satuan unit terhadap seluruh luas unit. Sementara IPL adalah untuk mengelola “Bersama”, sehingga biaya untuk mengelola “Bersama” tersebut ya sesuai luasan unit masing-masing. Ini adil." tegasnya.

Dengan gambaran itu, Danang pun menekankan, bahwa biaya IPL yang dibebankan kepada penghuni rusunami di Green Pramuka City telah wajar sesuai dengan kebutuhan pengeluaran dan peraturan perundang-undangan.

"Marilah kita merawat property kita, karena uang yang kita investasikan tidak kecil. Dengan tertib dan teratur membayar IPL tepat waktu, maka tujuan utama dibangunnya Rumah Susun tercapai, yaitu suatu tempat tinggal yang layak guna menunjang kehidupan." pungkasnya. (mdk/hrs)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Banyak Penghuni Nunggak, Pemilik Rusun Protes Sri Mulyani Pungut PPN Lagi dari Iuran Pengelolaan Gedung
Banyak Penghuni Nunggak, Pemilik Rusun Protes Sri Mulyani Pungut PPN Lagi dari Iuran Pengelolaan Gedung

Adjit membeberkan mayoritas anggaran pengelolaan rusun itu defisit karena banyak dari penghuni yang menunggak IPL.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru: Pengusaha Kos-kosan di Jakarta Wajib Bayar Pajak Perhotelan, Ini Aturan dan Besarannya
Aturan Baru: Pengusaha Kos-kosan di Jakarta Wajib Bayar Pajak Perhotelan, Ini Aturan dan Besarannya

Tempat Tinggal Pribadi yang difungsikan sebagai Hotel adalah bangunan seperti rumah, apartemen, atau kondominium.

Baca Selengkapnya
DPR Ungkap Ide Dasar Kebijakan Tapera
DPR Ungkap Ide Dasar Kebijakan Tapera

Apa sih tujuan pemberlakuan peraturan tentang Tapera?

Baca Selengkapnya
Gaji Pekerja di IKN Nusantara Tak Dipotong Pajak hingga 2035, Begini Aturannya
Gaji Pekerja di IKN Nusantara Tak Dipotong Pajak hingga 2035, Begini Aturannya

Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Perpanjangan Insentif Pajak Properti 2024 Dipercaya Bakal Dongkrak Penjualan Apartemen
Perpanjangan Insentif Pajak Properti 2024 Dipercaya Bakal Dongkrak Penjualan Apartemen

Kepemilikan apartemen tidak hanya untuk hunian, namun juga dapat dijadikan sebagai instrumen investasi yang memberikan imbal hasil bagi pemiliknya.

Baca Selengkapnya
Hotman Paris dan Inul Daratista Protes Pajak Karaoke Hingga Spa Sentuh 75 Persen, Kemenkeu Jawab Begini
Hotman Paris dan Inul Daratista Protes Pajak Karaoke Hingga Spa Sentuh 75 Persen, Kemenkeu Jawab Begini

Pengenaan besaran pajak 40 persen hingga 75 persen tersebut karena penikmat hiburan karaoke hingga spa tersebut berasal dari masyarakat kalangan tertentu.

Baca Selengkapnya
Aturan Diteken Jokowi: Pengembang dan Konsumen Hunian di IKN Dapat Keringanan Pajak dan Gratis BPHTB
Aturan Diteken Jokowi: Pengembang dan Konsumen Hunian di IKN Dapat Keringanan Pajak dan Gratis BPHTB

Pemerintah memberikan insentif kepada pengembang dan konsumen hunian berimbang di IKN berupa pembebasan BPHTB dan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Baca Selengkapnya
FOTO: Guyuran Insentif Pajak Pemerintah Diprediksi Dongkrak Pasar Apartemen di 2024
FOTO: Guyuran Insentif Pajak Pemerintah Diprediksi Dongkrak Pasar Apartemen di 2024

Guyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 11% diproyeksi akan membangkitkan pasar apartemen 2024.

Baca Selengkapnya
Menteri Basuki: Iuran Tapera Bukan Uang Hilang, Bisa Digunakan untuk Beli Rumah dan Jaminan Hari Tua
Menteri Basuki: Iuran Tapera Bukan Uang Hilang, Bisa Digunakan untuk Beli Rumah dan Jaminan Hari Tua

Program Tapera sudah dibentuk sejak lima tahun yang lalu, namun dalam pelaksanaan awalnya diperuntukkan guna membentuk kredibilitas terlebih dahulu.

Baca Selengkapnya
Aturan Disahkan, Gaji Pekerja Siap-Siap Dipotong Untuk Tabungan Perumahan
Aturan Disahkan, Gaji Pekerja Siap-Siap Dipotong Untuk Tabungan Perumahan

Kepesertaan simpanan Tapera juga menyasar termasuk karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah.

Baca Selengkapnya
Tarif Pajak Hiburan Naik hingga 75 Persen, Hotman Paris Sapa Sri Mulyani: Hai
Tarif Pajak Hiburan Naik hingga 75 Persen, Hotman Paris Sapa Sri Mulyani: Hai

Hal ini terkait kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang memberatkan para pengusaha hiburan.

Baca Selengkapnya
Pekerja Tolak Bayar Iuran, BP Tapera: Itu Amanat Undang-Undang
Pekerja Tolak Bayar Iuran, BP Tapera: Itu Amanat Undang-Undang

Heru menegaskan bahwa pemotongan gaji karyawan untuk program Tapera masih belum dilakukan.

Baca Selengkapnya