Kenaikan NJOP DKI turunkan daya tarik properti

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk wilayah DKI Jakarta, di mana rata-rata kenaikan NJOP ini mencapai 19,54 persen dari nilai NJOP terakhir. Secara langsung, kebijakan baru ini berimbas pada kenaikan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayar warga DKI Jakarta paling lambat setiap 31 Agustus.

Data Rumah.com Property Index menunjukkan bahwa harga properti di DKI Jakarta pada kuartal II-2018 cenderung stabil dengan kenaikan sebesar 2,24 persen secara kuartalan. Kenaikan ini mengoreksi penurunan yang terjadi pada kuartal sebelumnya sebesar 0,39 persen. Sementara itu, secara tahunan, kenaikan harga properti di Jakarta pada kuartal II-2018 mencapai 6,22 persen.

"Sebagai pusat bisnis nasional, Jakarta tentu saja merupakan kawasan dengan tren harga properti yang terus meningkat, meski saat ini cenderung tipis. Penyesuaian NJOP ini dikhawatirkan dapat menurunkan daya tarik properti, khususnya hunian. Pencari properti akan makin bergeser ke Bodetabek, apalagi dengan pembangunan infrastruktur penghubung yang masif saat ini," ujar Country Manager Rumah.com, Marine Novita dikutip keterangannya di Jakarta, Kamis (19/7).

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Nilai NJOP di Ibukota saat ini berkisar pada Rp 4,7juta hingga Rp 48 juta per meter persegi. Umumnya, rata-rata pemilik lahan mematok harga lebih tinggi sekitar 30 persen dari NJOP.

Kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat adalah kawasan dengan peningkatan tertinggi berdasarkan Rumah.com Property Index. Jakarta Selatan mencatatkan peningkatan sebesar 2,3 persen pada kuartal II-2018. Pada Q1, kawasan ini mengalami penurunan sebesar 0,04 persen. Sementara itu, Jakarta Timur mengalami penurunan sebesar 2,1 persen pada kuartal II-2018 setelah pada kuartal sebelumnya naik tipis 0,4 persen.

"Kebanyakan pencari hunian tampaknya sudah menyerah mencari properti di Jakarta Selatan dan Pusat, karena harga yang sudah sangat tinggi. Harapan lebih besar terdapat di Jakarta Timur, di sekitar Cibubur, Cipayung, Ciracas, dan sekitarnya. Khusus Jakarta Timur, kawasan ini bakal semakin diminati karena harganya masih lebih terjangkau. Minat konsumen juga akan didorong oleh pembangunan jalan tol dan Light Rail Transit (LRT), yang aka membuat warga di sana lebih mudah menjangkau pusat Ibukota."

"Jika melihat fitur Project Review Rumah.com, masih ada hunian jenis rumah dengan harga Rp 500 jutaan dan apartemen dengan harga Rp 250 jutaan di Jakarta Timur. Di dalam Project Review, konsumen juga bisa mendapatkan informasi jarak antara properti tersebut dengan akses tol, fasilitas umum, dan lain-lain secara detail," Marine menambahkan.

Berdasarkan hasil survei Property Affordability Sentiment Index Semester II 2018 yang dilakukan Rumah.com terhadap 1000 responden dari seluruh Indonesia, sebanyak 51 persen responden meyakini bahwa kenaikan NJOP ini akan berpengaruh terhadap harga properti di DKI Jakarta. Sementara itu, 18 persen meyakini kenaikan NJOP tidak akan berpengaruh terhadap harga properti.

Dari sisi pengembang, Direktur PT. Bakrie Pangripta Loka (Pengembang Kawasan Sentra Timur Superblok), Andre R Makalam, mengakui bahwa kenaikan NJOP akan menyebabkan kenaikan harga properti secara proporsional, didasarkan pada zonasi.

"Kenaikan akan tergantung dari zona properti. Di Sentra Timur, kenaikan untuk unit baru yang akan diluncurkan akan berada pada kisaran 5%. Yang akan merasakan dampak paling besar adalah Jakarta Selatan, terutama untuk properti kelas atas," ujar Andre.

"Sesuai kenaikannya, minat konsumen terhadap properti di zona dengan harga yang masih terjangkau mungkin masih tetap tinggi. Sementara di zona seperti kawasan Jakarta Selatan ini yang mungkin turun. Konsumen yang menjadi peminat properti di kawasan ini akan lebih memilih wait and see, karena mereka juga harus mempertimbangkan kenaikan pajak dan sebagainya. Dampak terhadap peminat dan harga properti mungkin akan terlihat penurunannya dalam enam bulan ke depan," Andre menambahkan.

Andre optimistis minat properti untuk kelas menengah dan memengah bawah tidak akan terpengaruh oleh kebijakan ini. "Kenaikan NJOP sebesar 20% ini masih wajar. Saya yakin keputusan ini adalah masukan dari banyak pihak. Dengan kenaikan NJOP ini harapannya Pemerintah DKI Jakarta bisa menggunakannya untuk memperbaiki fasilitas, seperti jalan, sosial, dan lain-lain. Hal ini akan meningkatkan iklim usaha di Jakarta. Nah, masukan-masukan yang ini juga harus diserap oleh Pemprov DKI Jakarta," pungkas Andre. (mdk/idr)