Follow
Imam pastikan pemerintah tak gabung Komite Ad-Hoc Reformasi
Merdeka.com - Pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi memastikan tidak akan bergabung dengan Komite Ad-Hoc Reformasi. Sikap itu dilakukan selama FIFA belum mewujudkan kesepakatan dengan Presiden RI, Joko Widodo.
Imam Nahrawi menilai jika hingga saat ini FIFA belum menjabarkan fungsi dan penjabaran kerja Komite Ad-Hoc Reformasi secara jelas.
"Lihat dulu penjabaran tugas dan fungsi Komite Ad-Hoc, apa masih bisa menjalankan proses reformasi sepak bola sesuai kehendak masyarakat, maka kita pertimbangkan ikut atau tidak," ujar Imam kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/12)
-
Siapa yang didapuk jadi staf ahli Menpora? Artis berbakat Mikha Tambayong didapuk sebagai staf ahli Menpora.
-
Siapa saja yang menolak pembentukan Kementerian Agama? Pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 lagi-lagi pembentukan Kementerian Agama diusulkan, tetapi hanya 6 orang yang menyetujui. Beberapa tokoh penting justru menolak usulan ini. Siapa saja? Ada Johannes Latuharhary yang mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Rupanya usul tersebut didukung seorang wakil Islam dari Lampung, yaitu Abdul Abbas. Selain itu, Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama. Hanya saja, karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Penolakan juga datang dari tokoh pendidikan Taman Siswa, yaitu Ki Hadjar Dewantara. Beliau lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.
-
Siapa yang menolak proposal PSSI untuk pertandingan netral? FIFA sendiri setuju jika kedua laga diadakan di tempat netral, sedangkan IFA menolak apabila kedua leg diadakan di tempat netral, IFA ingin leg pertama diadakan di Tel Aviv, sedangkan untuk leg kedua mereka tidak keberatan jika diadakan di tempat netral.
-
Siapa yang Mahfud minta jangan dekat saat kampanye Pilpres 2024? Salah satunya adalah Gubernur Sumatra Utara yang dulu merupakan staf ahli atau Pangdam Sumut yang dulu Sesprinya di Kemenkopolhukam.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Siapa Menteri Olahraga pertama Indonesia? Secara mengejutkan, karier Maladi semakin meningkat tajam setelah dirinya ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk menjabat sebagai Menteri Olahraga pertama di Indonesia periode tahun 1950-1959.
"Kami masih menagih apa FIFA masih ingat kesepakatan dengan Presiden, karena kesepakatan ini terkait harga diri negara Indonesia," tambahnya.
Seperti diketahui, Komite Ad-Hoc Reformasi dibentuk sesuai saran perwakilan delegasi AFC-FIFA yang di dalamnya diisi berbagai unsur sepak bola. Namun, hingga saat ini pemerintah tidak kunjung mengirim delegasinya untuk bergabung. Sementara itu FIFA sudah menunjuk Agum Gumelar sebagai Komite Ad-Hoc. (fit/pra) (mdk/)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Muhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Menkum HAM Supratman menjamin pemerintah bersifat objektif terkait urusan parpol.
Baca Selengkapnya
Nahdlatul Ulama tidak ingin terlibat dalam politik praktis.
Baca Selengkapnya
Khofifah menyebut Muslimat NU hanya membangun politik kebangsaan yang hanya berorientasi pada penegakan konsensus bangsa.
Baca Selengkapnya
Norma NU sebagai organisasi dan lembaga pun tegas tidak mengizinkan sikap memberikan dukungan
Baca Selengkapnya
Timnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Iman mengatakan, sejarah kelahiran PKB memang lekat dengan Nahdlatul Ulama (NU).
Baca Selengkapnya
Cak Nanto menilai diperlukan kajian yang mendalam apabila pemerintah baru akan membentuk kementerian khusus haji.
Baca Selengkapnya
Hal ini sekaligus menegaskan dukungan NasDem pada pemerintah ke depan tak setengah hati.
Baca Selengkapnya
Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons soal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya
Menurut Najwa, tugasnya justru mengawal proses Pemilu agar berkualitas. Bersama barisan masyarakat sipil yang menginginkan proses demokrasi berjalan baik.
Baca Selengkapnya
Fachrul Razi mendadak jadi sorotan usai mengaku dicopot Jokowi karena menolak membubarkan FPI.
Baca Selengkapnya