KLB Disebut Bisa Rusak Fokus PSSI Berantas Pengaturan Skor
Merdeka.com - Liputan6.com, Jakarta Tuntutan Kongres Luar Biasa (KLB) dinilai belum bisa menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada di PSSI atau sepak bola nasional. Soalnya, PSSI saat ini masih fokus untuk membenahi tata kelola sepakbola nasional setelah âbadaiâ pengaturan skor.
PSSI fokus melanjutkan program-program kerja 2019 sesuai dengan hasil keputusan Kongres Tahunan PSSI di Bali, awal Januari ini. Justru, KLB bakal menghambat sinergi antara antara Tim Satgas Pengaturan Skor Polri dan PSSI.
PSSI menilai, KLB bukan solusi untuk mengatasi fenomena manipulasi pertandingan di semua level kompetisi.
-
Apa yang terjadi di PSSI? PSSI telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Diketahui, jumlah karyawan yang diberhentikan mencapai 43 orang, termasuk dari divisi media.
-
Apa yang dijaga ketat oleh PSSI? PSSI telah memperketat keamanan untuk Timnas Indonesia setelah insiden Dimas Drajad yang kehilangan ponselnya saat berlatih di Lapangan A Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada 31 Agustus 2024.
-
Bagaimana PSSI mengontak Kevin Diks? PSSI telah menjalin komunikasi dengan Kevin Diks sejak beberapa waktu lalu, tepatnya pada akhir 2021 bersama Mees Hilgers.
-
Apa yang ingin dilakukan PSSI? PSSI terus melanjutkan program naturalisasi mereka, dengan fokus mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang berpotensi membela Skuad Garuda.
-
Apa tujuan utama PSSI? Dari pra hingga pasca kemerdekaan, PSSI memang dibentuk untuk menentang penjajahan serta menanamkan benih jiwa nasionalisme kepada pemuda-pemuda Indonesia.
-
Siapa yang di PHK oleh PSSI? PSSI telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Diketahui, jumlah karyawan yang diberhentikan mencapai 43 orang, termasuk dari divisi media.
"Isu dorongan KLB tidak bermutu. KLB malah merusak konsentrasi kami dan satgas memerangi pengaturan skor," kata Sekretaris Umum Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur, Amir Burhanuddin kepada wartawan, Selasa,(29/1/2019).
Amir melanjutkan, KLB tidak masuk dalam agenda dan program kerja PSSI di 2019.
"Salah satu program kami membangun sinergi antara PSSI dengan satgas. Biarkan periode ini bekerja memberantas pengaturan skor sampai 8 bulan depan, bukan dengan KLB," ujarnya.
Seruan Pihak Luar
Seruan agar KLB berhembus dari Komite Perubahan Sepakbola Nasional (KPSN). Menurut KPSN, KLB menjadi jalan keluar untuk menyapu bersih otak pelaku match fixing di lingkaran PSSI.
Menanggapi permintaan KPSN ini, Amir tegas menolak. Terlebih, KPSN itu kelompok di luar PSSI.
"KPSN itu apa, kok desak-desak segala. Biarkan saja, kalau kelompok mereka ingin menggelar KLB dengan organisasi sendiri. Kami (PSSI) tidak memiliki urusan dengan KPSN," kata Amir.
Dorongan KLB sempat terlontar dari pentolan tokoh sepakbola nasional Umuh Muchtar. Manajer tim papan atas Persib Bandung ini terang-terangan mendorong KLB pada Kongres Tahunan di Bali, awal Januari lalu.
"Ya, nanti tunggu dulu. Nanti saya harus bicara sama kawan-kawan semua," kata Umuh mengenai kemungkinan mengkordinir KLB," ujar Umuh. (mdk/)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca SelengkapnyaDampak buruk yang bisa terjadi jika Baleg DPR RI menganulir putusan MK soal UU Pilkada, massa bisa turun ke jalan.
Baca SelengkapnyaDjarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara MK Fajar Laksono membenarkan, semua gugatan terkait hal itu akan dibacakan pada hari ini.
Baca SelengkapnyaKetua MK Suhartoyo menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik oleh petugas KPPS.
Baca SelengkapnyaRUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.
Baca SelengkapnyaPemungutan suara di Kuala Lumpur menuai problem, khususnya yang menggunakan metode kotak suara keliling (KSK) dan pos.
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaDemikian hal itu disampaikan Ketua Tim TDK Todung Mulya Lubis yang telah siap membeberkan bukti kecurangan
Baca SelengkapnyaHuda juga meminta KPU untuk tidak tergesa-gesa dalam membuka kotak dan memberikan ruang bagi penghitungan ulang
Baca SelengkapnyaMenurutnya penyimpangan itu harus diusut karena KPK merupakan harapan dalam menegakan hukum.
Baca SelengkapnyaHakim MK Saldi Isra menegaskan, tidak tepat jika Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Pemilu 2024
Baca Selengkapnya