Follow
Pencairan dana sosialisasi Asian Games 2018 janggal
Merdeka.com - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menegaskan adanya kejanggalan dalam pencairan dana sosialisasi Asian Games 2018 dari rekening atas nama Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) yang digunakan pada Desember 2015 lalu.
Pasalnya, pada saat pencairan, kepengurusan INASGOC belum terbentuk dan belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi. Hal itu terungkap usai Komisi X DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang dilaksanakan di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1).
"Ada kejanggalan dalam pencairan dana sosialisasi Asian Games dari rekening atas nama INASGOC pada bulan Desember lalu. Tadi KOI memberikan pemaparan bahwa ternyata kepengurusan INASGOC belum terbentuk," ujar Wakil Ketua Komisi X, Abdul Kharis kepada wartawan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Kami harus bertindak tegas, karena ini menyangkut prestasi olahraga, dana yang seharusnya untuk kegiatan olahraga tapi ternyata diselewengkan seperti itu,' ujar Douglas.
-
Bagaimana DPR RI menjemput bola? “Karena kita memang tidak menunggu mereka mengirim surat untuk menjadi observer, tapi kita yang menghadirkan negara-negara yang dapat memberikan kontribusi keamanan, perdamaian, kesejahteraan dan peningkatan segala bidang di kawasan ASEAN,“ jelas dia.
-
Bagaimana dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Diduga dalam pelaksanaannya dana tersebut banyak digunakan untuk pembelajaan fiktif,' ujarnya. Selain itu, Douglas menjelaskan, telah terjadi mark up atau menaikan harga belanjaan serta kesalahan prosedur dalam menggunakan dana hibah tersebut.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
Sementara itu, mantan pebalap Nasional yang kini menjadi anggota legislatif di Komisi X, Moreno Soeprapto mengungkapkan saat RDP berlangsung, KOI mengakui adanya kegiatan sebesar Rp.27 miliar.
"Tadi Pihak KOI mengakui ada uang sebesar Rp. 27 milyar telah digunakan untuk sosialisasi Asian Games di enam kota besar. Pertanyaannya kok bisa dana cair padahal tadi KOI juga memastikan sampai saat ini panitia pelaksana INASGOC belum disetujui oleh Menpora," ujar Moreno. (bola/mac) (mdk/)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca Selengkapnya
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca Selengkapnya
Polri mengirim tim dari satuan tugas yang terdiri dari Polda Aceh dan Sumut untuk mengusut sederet permasalahan saat penyelenggaraan PON XXI.
Baca Selengkapnya
Ahyar pun mempertanyakan pernyataan Aspidsus Kejati Kalteng soal dugaan kesalahan prosedur dalam mengelola dana hibah.
Baca Selengkapnya
Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca Selengkapnya
Jaksa tercatat telah meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait.
Baca Selengkapnya
Trunoyudo masih enggan mengulas lebih jauh penanganan dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumut.
Baca Selengkapnya
Infrastruktur yang tidak memadai hingga pelayanan yang diberikan mencerminkan tidak profesionalnya negara dalam penyelenggaraan PON tahun ini.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Nuroji curiga anggaran tersebut hanya dipakai untuk rapat.
Baca Selengkapnya
Ledia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca Selengkapnya
PPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek RI pada Rabu (6/5).
Baca Selengkapnya