Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tim Ad Hoc Integritas PSSI Dinilai Kontraproduktif

Tim Ad Hoc Integritas PSSI Dinilai Kontraproduktif Kantor PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia),Senayan, Jakarta. (BOla.com/Nicklas Hanoatubun)

Merdeka.com - Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN), Suhendra Hadikuntono menilai PSSI tak membutuhkan tim ad hoc Integritas yang dibentuk pada Kongres di Bali lalu. Menurut dia, pembentukan tim ini kontraproduktif dengan Satgas Antimafia Bola yang dibentuk Polri.

Selain itu, dia mesinyalir tim ini tak memiliki anggaran."Sewa kantor di Rubina saja menunggak dan sudah setahun lebih belum dibayar, saldo nya juga nol bagaimana mau membiayai tim ad hoc?" ujarnya, seperti keterangan tertulis yang diterima media.

Saat ini, pemerintah atau presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar PSSI dan sepak bola Indonesia harus bersih dari mafia pengaturan skor. Maka itu, Satgas Antimafia Bola sudah bergerak cepat.

Satgas Antimafia Bola sudah menetapkan 15 orang menjadi tersangka termasuk Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono. Kini, PSSI pun di ambang untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dalam rangka pembentukan pengurus baru.

"Pertanyaannya Tim Ad Hoc ini siapa yang menginisiasi? Apalagi ini diinisiasi oleh pengurus PSSI yang sudah tidak kredibel dan runtuh moral organisasinya.Jangan meragukan kinerja satgas apalagi coba-coba intervensi maupun mengalihkan proses hukum ,selama saya masih hidup. Tidak ada kepentingan pribadi di sini,hanya kepentingan bangsa dan negara " katanya, menegaskan.

Ingin Kerjasama

tim ad hoc integritas pssi dinilai kontraproduktif

Di sisi lain,Ketua Komite Tim Ad Hoc PSSI, Ahmad Riyadh mengatakan pihaknya ingin segera melakukan koordinasi dengan Satgas Antimafia Bola dari Polri. Dia berharap kedua institusi bisa bekerja sama.

"Segera kami bertemu dengan tim Satgas dari Kepolisian untuk membahas pencegahan pengaturan skor. Semoga dalam pekan-pekan ini kami sudah bisa bertemu,� kata Riyadh kepada wartawan di Jakarta, Kamis,(14/2/019) lalu.

Sebelumnya,Penasihat Komite Ad Hoc Tim Integras PSSI, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti memaparkan hasil rapat pertama tim Ad Hoc.Terdapat sejumlah poin penting dalam pertemuan ini.

Badrodin menegaskan semua anggota komite telah menyamakan persepsi untuk melaksanakan tugas masing-masing. Mantan Kapolri ini memaparkan langkah Komite Ad Hoc Integritas untuk memerangi pengaturan skor.

"Tugas itu antara lain melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi manipulasi pengaturan skor," kata mantan Kapolri ini.

(mdk/)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PSI soal Calegnya Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM: Tidak Ada Koordinasi dengan Partai
PSI soal Calegnya Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM: Tidak Ada Koordinasi dengan Partai

Manotar Tampubolon masih tercatat sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca Selengkapnya
VIDEO: PSI Buka Suara Calegnya Daftar Hakim HAM, Berakhir Bikin Emosi dan Diusir Komisi III DPR
VIDEO: PSI Buka Suara Calegnya Daftar Hakim HAM, Berakhir Bikin Emosi dan Diusir Komisi III DPR

Sekjen PSI, Raja Juli Antoni mengaku, kadernya Manotar Tampubolon tidak melakukan koordinasi ikut seleksi calon hakim Ad Hoc HAM

Baca Selengkapnya
Poltracking Keluar dari Persepi: Ini Pertaruhan Integritas
Poltracking Keluar dari Persepi: Ini Pertaruhan Integritas

Poltracking menyebut keputusan ini merupakan pertaruhan integritas.

Baca Selengkapnya
Said Didu Tuding Ada Upaya Kriminalisasi untuk Muluskan Proses Pembangunan PSN PIK 2
Said Didu Tuding Ada Upaya Kriminalisasi untuk Muluskan Proses Pembangunan PSN PIK 2

Tim hukum Said Didu menilai tidak ada korelasi antara pernyataan Said Didu dengan pelapor Maskota.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Emosi Komisi III DPR Usir Caleg PSI Ikut Tes Calon Hakim Ad Hoc, Ini Sosoknya
VIDEO: Emosi Komisi III DPR Usir Caleg PSI Ikut Tes Calon Hakim Ad Hoc, Ini Sosoknya

Sejumlah anggota Komisi III DPR menyebut Manotar dianggap tak memenuhi syarat.

Baca Selengkapnya
PSSI menyatakan PHK massal tak akan ganggu persiapan Timnas Indonesia lawan Australia: Semoga saja.
PSSI menyatakan PHK massal tak akan ganggu persiapan Timnas Indonesia lawan Australia: Semoga saja.

PSSI melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Kabarnya, karyawan yang diberhentikan jumlahnya mencapai 43 orang, termasuk dari divisi media.

Baca Selengkapnya
6 Alasan Dewan Etik Persepi Sanksi Poltracking
6 Alasan Dewan Etik Persepi Sanksi Poltracking

Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) membeberkan alasan memberikan sanksi kepada lembaga Poltracking.

Baca Selengkapnya
Imparsial Soroti Wacana MA Libatkan TNI Amankan Pengadilan, Begini Analisisnya
Imparsial Soroti Wacana MA Libatkan TNI Amankan Pengadilan, Begini Analisisnya

Imparsial: Pengamanan Oleh TNI Dapat Mengubah Proses Hukum

Baca Selengkapnya
VIDEO: Emosi Komisi III DPR Usir Caleg PSI Ikut Tes Calon Hakim Ad Hoc, Ini Sosoknya
VIDEO: Emosi Komisi III DPR Usir Caleg PSI Ikut Tes Calon Hakim Ad Hoc, Ini Sosoknya

Dia dikeluarkan dari ruang sidang karena tidak memenuhi syarat saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya
PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu

Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya
PSSI Akan Layangkan Protes AFC Terkait Kepemimpinan Wasit Ahmed Al Kaf, Pemerintah Diminta Jangan Ikut Campur
PSSI Akan Layangkan Protes AFC Terkait Kepemimpinan Wasit Ahmed Al Kaf, Pemerintah Diminta Jangan Ikut Campur

PSSI berencana melayangkan surat protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) buntut kepemimpinan wasit Ahmed Al Kaf yang merugikan Timnas Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kisruh Lembaga Survei Ramai-Ramai Keluar Persepi, Pakar Politik UPI Ragukan Independensi Dewan Etik
Kisruh Lembaga Survei Ramai-Ramai Keluar Persepi, Pakar Politik UPI Ragukan Independensi Dewan Etik

Setelah, Poltracking Indonesia, dilanjutkan dengan Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting.

Baca Selengkapnya