Tolak Kongres PSSI di Makassar, Kelompok 85 ikut pemerintah
Merdeka.com - Kelompok 85 menolak penyelenggaraan Kongres PSSI pada 17 Oktober di Makassar. Mayoritas voters atau pemilik suara PSSI itu hanya mengakui rekomendasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengenai tempat penyelenggaraan kongres.
Sebelumnya, Kemenpora mengeluarkan surat rekomendasi agar PSSI menggelar Kongres Pemilihan pengurus baru periode 2016-2020 itu di Yogyakarta. Namun, rekomendasi tersebut menjadi polemik karena PSSI sudah menetapkan Makassar sebagai tuan rumah.
Akhirnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi melakukan pertemuan dengan PLT Ketua Umum PSSI, Hinca Panjaitan, Sekretaris Jenderal (Sekjen), Azwan Karim, dan Ketua Komite Pemilihan, Agum Gumelar di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10). Hasilnya, diskusi yang berjalan kurang lebih satu jam itu menyepakati Jakarta sebagai tempat berlangsungnya kongres.
-
Siapa yang menolak proposal PSSI untuk pertandingan netral? FIFA sendiri setuju jika kedua laga diadakan di tempat netral, sedangkan IFA menolak apabila kedua leg diadakan di tempat netral, IFA ingin leg pertama diadakan di Tel Aviv, sedangkan untuk leg kedua mereka tidak keberatan jika diadakan di tempat netral.
-
Apa yang terjadi di PSSI? PSSI telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Diketahui, jumlah karyawan yang diberhentikan mencapai 43 orang, termasuk dari divisi media.
-
Siapa saja yang menolak pembentukan Kementerian Agama? Pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 lagi-lagi pembentukan Kementerian Agama diusulkan, tetapi hanya 6 orang yang menyetujui. Beberapa tokoh penting justru menolak usulan ini. Siapa saja? Ada Johannes Latuharhary yang mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Rupanya usul tersebut didukung seorang wakil Islam dari Lampung, yaitu Abdul Abbas. Selain itu, Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama. Hanya saja, karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Penolakan juga datang dari tokoh pendidikan Taman Siswa, yaitu Ki Hadjar Dewantara. Beliau lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.
-
Kenapa PSSI melakukan PHK massal? 'Kami sedang menjalani transformasi. Hal ini tidak hanya melibatkan perubahan dari luar, tetapi juga harus diterapkan dalam organisasi itu sendiri,' kata Arya. 'Kami melakukan evaluasi dan kemudian melaksanakan pemutusan hubungan kerja,' tambahnya.
-
Siapa pendiri PSSI? PSSI didirikan oleh seorang insinyur bernama Soeratin Sosrosegondo.
Namun, sehari setelah pertemuan tersebut, PSSI langsung menggelar rapat Komite Eksekutif (Exco)di Hotel Aston Rasuna, Jakarta, Kamis (13/10) malam. Usai rapat, PSSI melalui PLT Ketua Umum, Hinca Panjaitan membantah sudah terjadi kesepakatan dengan pihak Kemenpora dan memutuskan tetap menjalankan Kongres Pemilihan di Makassar.
"Voters Kelompok 85 tetap hanya mengakui Rekomendasi Pemerintah/Menpora bahwa Kongres PSSI 17 oktober 2016 yang semula di Yogyakarta menjadi di Jakarta," ujar Kelonpok 85 melalui rilis yang diterima oleh Bola.net, Jumat (14/10).
"Voters Kelompok 85 sepenuhnya mendukung hasil pertemuan antara Menpora,Plt Ketua Umum PSSI,Ketua Komite Pemilihan PSSI Agum Gumelar yang sudah menyepakati Kongres PSSI 17 Oktober 2016 di Jakarta," tambahnya.
"Semalam, 13 oktober 2016 ada statement dari Plt.Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan mengatakan bahwa Kongres 17 Oktober 2016 tetap di Makassar adalah pernyataan sepihak dilakukan oleh sdr.Hinca Panjaitan," tutupnya. (fit/dzi)
(mdk/)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca SelengkapnyaIa juga menegaskan, bahwa dengan adanya kegiatan tersebut bisa menimbulkan gesekan antara ormas dan masyarakat lokal.
Baca SelengkapnyaMasduki menilai lebih banyak mudharat yang akan didapat Muhammadiyah
Baca SelengkapnyaRibuan buruh dari berbagai elemen gelar demo menolak kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digagas pemerintah.
Baca SelengkapnyaMaklumat Bersama Aktivis 98 dikeluarkan menjelang peringatan 26 tahun reformasi.
Baca SelengkapnyaSeperti diketahui, sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Lapangan Lagoon di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Sabtu (24/8) sore.
Baca SelengkapnyaDi tengah gelombang aksi mahasiswa, Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di sejumlah tempat di Kota Makassar.
Baca SelengkapnyaSeharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib
Baca SelengkapnyaJaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Malioboro. Aksi ini dilakukan merespon syarat pencalonan kepala daerah Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaTempat unjuk rasa dari lokasi Muktamar PKB sekitar 1,5 kilo meter, massa aksi diadang oleh aparat kepolisian dah pecalang
Baca SelengkapnyaMuhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, LGBT bertentangan dengan norma agama dan Pancasila.
Baca SelengkapnyaPara demonstran menyoroti putusan MK, upaya revisi UU Pilkada, Bawaslu, hingga statement Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadiala terkait raja Jawa.
Baca Selengkapnya