Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

2.200 TKI Malaysia Segera Masuk Sumut, Ini Langkah Antisipasi yang Dilakukan Pemprov

2.200 TKI Malaysia Segera Masuk Sumut, Ini Langkah Antisipasi yang Dilakukan Pemprov TKI. ©2016 Merdeka.com/Mitra Ramadhan

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah bersiap menghadapi kedatangan ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia yang akan kembali masuk ke Sumatera Utara. Sedikitnya 2.200 orang TKI dari Malaysia akan masuk lagi ke provinsi itu.

Untuk itu, daerah kabupaten/kota yang berada di pantai timur seperti Batubara, Asahan dan Tanjungbalai diminta melakukan persiapan penanganannya, terutama untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, R Sabrina dalam rapat jarak jauh menggunakan video conference bersama para Sekda Kabupaten/Kota se-Sumut, Selasa (5/5), dilansir dari laman resmi Humas Pemerintah Provinsi Sumut.

Orang lain juga bertanya?

“Tak lama lagi akan masuk 2.200 TKI kita, baik itu yang resmi maupun secara ilegal. Untuk itu saya harapkan seluruh kabupaten/kota di Sumut yang memiliki pelabuhan agar melakukan persiapan, mulai dari protokol kesehatan hingga persiapan tempat karantina sementara,” ujar Sabrina.

Akan Dilakukan Prosedur Kesehatan COVID-19 dan Rapid Test

Setiap TKI yang masuk harus melalui prosedur protokol kesehatan penanganan COVID-19, termasuk pemeriksaan dengan menggunakan rapid test. Bila ada yang positif akan langsung dibawa ke rumah sakit rujukan dan yang negatif dibawa ke rumah karantina.

“Kemudian untuk alat transportasi dari pelabuhan menuju rumah karantina, busnya pun harus sudah dilakukan sterilisasi dengan disinfektan,” harap Sabrina.

Dilakukan Pendataan Ulang TKI

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pendataan ulang terhadap para TKI tersebut sebelum dikembalikan ke daerah masing-masing. “Akan kita lakukan pendataan ulang, agar kita komunikasikan ke daerah asal mereka. Karena para TKI yang datang, tidak semua berasal dari Sumut. Banyak berasal dari luar Sumut, seperti dari Pulau Jawa dan Bali hingga Kalimantan,” ujarnya.

Pemerintah Akan Beri Bantuan

Sekda juga mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut membuat kebijakan bahwa semua kabupaten/kota akan mendapatkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sesuai dengan kuota Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk penyaluranya akan dikoordinasikan dengan Forkopimda di daerah sebelum diberikan ke masyarakat.“Sembari memberikan bantuan juga bisa melakukan validasi terhadap data awal DTKS. Bila ditemukan penerima yang tidak sesuai syarat, misalkan rumahnya bagus, maka baiknya bantuan tersebut tidak diberikan dan dialihkan ke warga yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.

Semua Harus Bergerak Cepat

Sekda juga menyampaikan instruksi Gubernur Sumut terkait penanganan COVID-19 ini. Bahwa semua pihak harus bergerak cepat, benar dan tepat serta saling berkoordinasi, bukan saling menyalahkan. “Bila ada hambatan di lapangan agar dilaporkan, dan diingatkan pada segenap pihak agar tidak mengambil kesempatan,” ujarnya.

Akan Dipisah Menjadi Dua Kelompok

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Aris Yudhariansyah menjelaskan, ada beberapa SOP yang harus dilakukan saat para TKI datang. Nantinya, begitu masuk, para TKI dipisah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mereka yang tidak memiliki gejala dan kelompok kedua yang memiliki gejala.Bila TKI tidak berasal dari Sumut, para TKI bisa langsung dipulangkan ke daerah masing-masing dengan status ODP dan wajib isolasi mandiri selama 14 hari serta melakukan rapid test. Namun, bagi TKI yang memiliki gejala, akan langsung dibawa ke rumah sakit rujukan terdekat.

Akan Dikarantina 14 Hari

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Sumut , Harianto Butarbutar menyampaikan bahwa TKI yang masuk nantinya akan diperlakukan sesuai standar protokol kesehatan. Setiap kabupaten/kota harus meningkatan pengawasan terhadap TKI yang akan masuk, walau pun jalur tikus mereka masuk nantinya tetap akan dilakukan penanganan dan isolasi sesuai dengan protokol kesehatan. ‘’Dilakukan karantina selama 14 hari dan diberikan makan selama isolasi,” ujarnya.

Sudah Ada 3.100 TKI yang Masuk Sebelumnya

Kadisnaker juga mengatakan hingga saat ini sudah ada 3.100 orang TKI yang masuk ke Sumut, selain 2.200 orang TKI yang akan masuk.“Saat ini TKI yang sudah masuk ke Sumut 3.100 orang dan kurang lebih 800 orang berasal dari luar Sumut. Karena tidak bisa menggunakan fasilitas pesawat terbang lagi, TKI pun masuk melalui jalur laut, mendarat di Serdangbedagai, Langkat, Batubara, Asahan, Deliserdang dan Tanjungbalai,” ujarnya. (mdk/far)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Indonesia-Malaysia Sepakat Bentuk Joint Task Force Percepat Integrasi Sistem
Indonesia-Malaysia Sepakat Bentuk Joint Task Force Percepat Integrasi Sistem

Proses integrasi mengalami sejumlah kendala teknis karena pihak Malaysia masih memerlukan waktu untuk mengintegrasikan sistem internal mereka.

Baca Selengkapnya
Gebrakan Menteri PPMI Lindungi Pekerja Migran: Tindak Tegas Penyalur Tenaga Kerja Nakal!
Gebrakan Menteri PPMI Lindungi Pekerja Migran: Tindak Tegas Penyalur Tenaga Kerja Nakal!

Menteri PPMI Abdul Kadir Karding menyatakan tidak ragu memangkas para penyalur tenaga kerja migran nakal.

Baca Selengkapnya
Dibekali Visa Pelancong, Belasan Warga Jambi Nyaris jadi Korban Perdagangan Orang
Dibekali Visa Pelancong, Belasan Warga Jambi Nyaris jadi Korban Perdagangan Orang

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Baca Selengkapnya
Ingin Cari Gaji Besar di Malaysia, Dua Warga Banyuwangi Justru Pulang dalam Kondisi Depresi tanpa Sepeser Uang
Ingin Cari Gaji Besar di Malaysia, Dua Warga Banyuwangi Justru Pulang dalam Kondisi Depresi tanpa Sepeser Uang

Mereka diduga berangkat dengan cara ilegal dan menjadi korban perdagangan manusia.

Baca Selengkapnya
Menaker Ida Bertemu Dubes Indonesia untuk Kuwait, Buka Peluang Kerja Sama Penempatan Tenaga Kesehatan
Menaker Ida Bertemu Dubes Indonesia untuk Kuwait, Buka Peluang Kerja Sama Penempatan Tenaga Kesehatan

Menaker Ida Fauziyah menerima kunjungan Duta Besar Indonesia untuk Kuwait, Lena Maryana Mukti.

Baca Selengkapnya
Sepanjang 2023, 226 Warga Riau Nyaris jadi Korban TKI Ilegal
Sepanjang 2023, 226 Warga Riau Nyaris jadi Korban TKI Ilegal

Polisi meminta masyarakat supaya tidak mudah terbujuk rayu bekerja keluar negeri secara ilegal.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Benahi Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI
Pemerintah Benahi Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI

Penataan ini bertujuan untuk menciptakan suatu tata kelola penempatan dan pelindungan PMI yang lebih lebih baik.

Baca Selengkapnya
Hendak Kembali ke Indonesia, 51 PMI dari Malaysia Diamankan Polres Rokan Hilir
Hendak Kembali ke Indonesia, 51 PMI dari Malaysia Diamankan Polres Rokan Hilir

Polres Rokan Hilir amankan 51 Pekerja Imigran Indonesia dari Malaysia.

Baca Selengkapnya
Modus Pemberian Kerja di Luar Negeri, 2.238 Orang Terindikasi Perdagangan Orang
Modus Pemberian Kerja di Luar Negeri, 2.238 Orang Terindikasi Perdagangan Orang

Ribuan orang tersebut, terpengaruh iming-iming pemberian kerja di luar negeri secara ilegal atau non prosedural.

Baca Selengkapnya
Dunia Kerja yang Makin Dinamis, Pekerja Migran Indonesia di Singapura Ikuti Pelatihan Keterampilan
Dunia Kerja yang Makin Dinamis, Pekerja Migran Indonesia di Singapura Ikuti Pelatihan Keterampilan

Menaker mengapresiasi para Pekerja Migran Indonesia di Singapura yang mengisi hari liburnya dengan kegiatan positif.

Baca Selengkapnya
Bertemu Pimpinan Perusahaan di Miyagi Jepang, Sekjen Kemnaker Bahas Program SSW dan TITP
Bertemu Pimpinan Perusahaan di Miyagi Jepang, Sekjen Kemnaker Bahas Program SSW dan TITP

Sekjen Anwar Sanusi bertemu dengan pimpinan perusahaan penempatan yang ada di Prefektur Miyagi Jepang.

Baca Selengkapnya
Pemkot Tarakan Gandeng BP2MI untuk Lindungi Pekerja Migran Indonesia
Pemkot Tarakan Gandeng BP2MI untuk Lindungi Pekerja Migran Indonesia

Nota kesepakatan ditandatangani langsung Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan, Bustan dan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani

Baca Selengkapnya