Dikawal Ombudsman, DPRD Medan Janjikan Ini pada Nakes Terkait Insentif Covid-19
Merdeka.com - Ombudsman Perwakilan Sumut terus mengawal kasus mandeknya pembayaran dana insentif para tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19. Khususnya, nakes yang bertugas di RSUD dr Pirngadi Medan.
Setelah sembilan bulan terakhir, dana insentif tak dibayarkan akibat kesalahan tata kelola manajemen keuangan di Pemkot Medan. Ombudsman meminta para nakes untuk bersabar karena pihaknya terus memonitor kasus ini.
"Kita minta para nakes bersabar sampai pembayaran di 2021. Percayalah Ombudsman terus memonitor, dan mengawasi proses ini," ucap Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar pada Minggu (21/2).
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa yang diberikan dalam bantuan Kemendag Peduli? Bantuan 2.000 Paket Kebutuhan Pokok Bantuan yang diserahkan berupa barang kebutuhan pokok sebanyak 2.000 paket. Masing- masing paket tersebut terdiri atas 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan mi instan.
-
Apa peran Medsos menurut DPR? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
-
Kenapa anggota PPS Pilkada 2024 dapat santunan? Satuan biaya perlindungan ini diperuntukkan jika terjadi kecelakaan kerja selama penyelenggaraan pemilihan
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Bagaimana PKD membantu Pilkada 2024? PKD atau Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa merupakan salah satu bagian dari badan adhoc yang akan membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
Terkait hal ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan memberikan tanggapannya. Melansir dari ANTARA, berikut informasi selengkapnya:
Insentif Cair Usai Pelantikan Wali Kota
liputan6.com ©2021 Merdeka.com
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Abdul Latif Lubis menyatakan, dana insentif nakes akan dicairkan setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih.
"Setelah pelantikan wali kota dan wakil wali kota. Rekan-rekan dari Komisi II sudah memahami hal ini, dan kita juga mendesak Pemkot Medan segera merealisasikannya," ucapnya pada Senin (22/2).
Pemkot Medan Terima Dana Rp15 Miliar
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, T Ahmad Sofyan mengaku, pihaknya menerima transfer pemerintah pusat Rp15 miliar pada 2020."Dari Rp15 miliar dana yang kita terima, baru tersalur satu kali, yakni 14 Oktober 2020 sebesar Rp3,1 miliar. Sehingga hingga akhir tahun, uang ada di kas daerah sekitar Rp12 miliar yang masuk di silpa kita. Uang ini, belum digunakan sampai sekarang," terangnya.
Rencana Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Untuk pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sendiri, DPRD Kota Medan tengah menjadwalkan rapat paripurna pengusulan pelantikan pasangan Muhammad Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode 2021-2024 pada Selasa (23/2)."Siang ini kami rapat bamus (badan musyawarah) menjadwalkan paripurna pengusulan Bobby-Aulia. Besok kami paripurnakan," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga pada Senin (22/2). (mdk/far)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dekan FK Undip mengakui memang ada perundungan pada PPDS Anestesi.
Baca SelengkapnyaDPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca SelengkapnyaDalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.
Baca SelengkapnyaDPR berharap dengan adanya permintaan maaf ini, pihak-pihak terkait akan lebih fokus dalam memperbaiki sistem agar mencegah perundungan.
Baca SelengkapnyaKematian korban berinisial AR yang ditemukan pada Senin (12/8) lalu diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan.
Baca SelengkapnyaAgar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca SelengkapnyaKemenkes akan memberikan sanksi berupa pencabutan surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR) pelaku perundungan pada PPDS
Baca SelengkapnyaSyahril menegaskan, pihaknya tak bisa mengintervensi kepolisian terkait pengusutan kasus dr Aulia Risma.
Baca SelengkapnyaMahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.
Baca SelengkapnyaPolisi berhasil menetapkan seorang tersangka berinisial HC.
Baca SelengkapnyaSeluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSaat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca Selengkapnya