Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dikawal Ombudsman, DPRD Medan Janjikan Ini pada Nakes Terkait Insentif Covid-19

Dikawal Ombudsman, DPRD Medan Janjikan Ini pada Nakes Terkait Insentif Covid-19 Tak Ada Kejelasan Insentif Covid-19, Nakes di Medan Adukan Nasib ke Ombudsman. liputan6.com ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Ombudsman Perwakilan Sumut terus mengawal kasus mandeknya pembayaran dana insentif para tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19. Khususnya, nakes yang bertugas di RSUD dr Pirngadi Medan.

Setelah sembilan bulan terakhir, dana insentif tak dibayarkan akibat kesalahan tata kelola manajemen keuangan di Pemkot Medan. Ombudsman meminta para nakes untuk bersabar karena pihaknya terus memonitor kasus ini.

"Kita minta para nakes bersabar sampai pembayaran di 2021. Percayalah Ombudsman terus memonitor, dan mengawasi proses ini," ucap Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar pada Minggu (21/2).

Terkait hal ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan memberikan tanggapannya. Melansir dari ANTARA, berikut informasi selengkapnya:

Insentif Cair Usai Pelantikan Wali Kota

tak ada kejelasan insentif covid 19 nakes di medan adukan nasib ke ombudsman

liputan6.com ©2021 Merdeka.com

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Abdul Latif Lubis menyatakan, dana insentif nakes akan dicairkan setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih.

"Setelah pelantikan wali kota dan wakil wali kota. Rekan-rekan dari Komisi II sudah memahami hal ini, dan kita juga mendesak Pemkot Medan segera merealisasikannya," ucapnya pada Senin (22/2).

Pemkot Medan Terima Dana Rp15 Miliar

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, T Ahmad Sofyan mengaku, pihaknya menerima transfer pemerintah pusat Rp15 miliar pada 2020."Dari Rp15 miliar dana yang kita terima, baru tersalur satu kali, yakni 14 Oktober 2020 sebesar Rp3,1 miliar. Sehingga hingga akhir tahun, uang ada di kas daerah sekitar Rp12 miliar yang masuk di silpa kita. Uang ini, belum digunakan sampai sekarang," terangnya.

Rencana Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Untuk pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sendiri, DPRD Kota Medan tengah menjadwalkan rapat paripurna pengusulan pelantikan pasangan Muhammad Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode 2021-2024 pada Selasa (23/2)."Siang ini kami rapat bamus (badan musyawarah) menjadwalkan paripurna pengusulan Bobby-Aulia. Besok kami paripurnakan," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga pada Senin (22/2). (mdk/far)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dekan FK Undip Akui Ada Perundungan di PPDS Anestesi, Begini Respons Kemenkes
Dekan FK Undip Akui Ada Perundungan di PPDS Anestesi, Begini Respons Kemenkes

Dekan FK Undip mengakui memang ada perundungan pada PPDS Anestesi.

Baca Selengkapnya
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap

DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K

Baca Selengkapnya
KPK Usut Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes
KPK Usut Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes

Dalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.

Baca Selengkapnya
FK Undip dan RS Kariadi Akui Ada Perundungan di PPDS Anestesi, DPR Bilang Begini
FK Undip dan RS Kariadi Akui Ada Perundungan di PPDS Anestesi, DPR Bilang Begini

DPR berharap dengan adanya permintaan maaf ini, pihak-pihak terkait akan lebih fokus dalam memperbaiki sistem agar mencegah perundungan.

Baca Selengkapnya
Dokter Muda Undip Tewas Diduga Dibully Senior, Menkes Ingin Perbaiki Tata Kelola PPDS
Dokter Muda Undip Tewas Diduga Dibully Senior, Menkes Ingin Perbaiki Tata Kelola PPDS

Kematian korban berinisial AR yang ditemukan pada Senin (12/8) lalu diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan.

Baca Selengkapnya
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik

Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.

Baca Selengkapnya
Tegas, Kemenkes Bakal Cabut Izin Praktik dan STR Dokter Pelaku Perundungan PPDS
Tegas, Kemenkes Bakal Cabut Izin Praktik dan STR Dokter Pelaku Perundungan PPDS

Kemenkes akan memberikan sanksi berupa pencabutan surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR) pelaku perundungan pada PPDS

Baca Selengkapnya
Kemenkes Tegaskan Proses Hukum Kematian Dokter Aulia Tetap Jalan Meski Dekan FK Undip Minta Maaf
Kemenkes Tegaskan Proses Hukum Kematian Dokter Aulia Tetap Jalan Meski Dekan FK Undip Minta Maaf

Syahril menegaskan, pihaknya tak bisa mengintervensi kepolisian terkait pengusutan kasus dr Aulia Risma.

Baca Selengkapnya
Gaduh Pengesahan UU Kesehatan, Mahfud MD Minta Pihak Tidak Puas Gugat ke Mahkamah Konstitusi
Gaduh Pengesahan UU Kesehatan, Mahfud MD Minta Pihak Tidak Puas Gugat ke Mahkamah Konstitusi

Mahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.

Baca Selengkapnya
Polda Jabar Bongkar Korupsi Dana Anggaran Insentif Nakes Covid-19 di Sukabumi Rp5,4 Miliar
Polda Jabar Bongkar Korupsi Dana Anggaran Insentif Nakes Covid-19 di Sukabumi Rp5,4 Miliar

Polisi berhasil menetapkan seorang tersangka berinisial HC.

Baca Selengkapnya
Anies Ditagih Utang TKD PNS oleh Mahasiswi UI, Pemprov DKI: Seluruhnya Sudah Dibayarkan
Anies Ditagih Utang TKD PNS oleh Mahasiswi UI, Pemprov DKI: Seluruhnya Sudah Dibayarkan

Seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI
Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI

Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.

Baca Selengkapnya