Gaji dan Tunjangan Ditunda, Ini Sanksi bagi ASN di Madina yang Belum Vaksin Covid-19

Merdeka.com - Vaksinasi Covid-19 di Sumatra Utara (Sumut) terus digenjot meski kasus Covid-19 sudah menurun. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan sebagai antisipasi terjadinya kasus Covid-19 gelombang ketiga.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 juga semakin digalakkan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Hingga 31 Oktober 2021, capaian vaksinasi di Madina baru mencapai angka 3,64 persen dari jumlah angka yang ditargetkan selama beberapa hari ke depan, yakni sebanyak 60 persen.

Terkait hal ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Madina melakukan kerja sama dengan PT Bank Sumut dan PT Sorik Marapi Geothermal Power untuk melaksanakan Gebyar Vaksin Berhadiah bagi masyarakat umum dan pelajar.

Namun, khusus bagi para pegawai di lingkungan Pemda Madina, Bupati Madina HM Jakfar Sukhairi Nasution pada 1 November 2021 mengeluarkan surat nomor 800/2776/2021 tentang capaian target vaksinasi Covid-19.

Dalam surat edaran tersebut, ditetapkan adanya penundaan pencairan gaji honorer dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum menjalani vaksinasi Covid-19 sesuai program pemerintah pusat.

Melansir dari ANTARA, berikut informasi selengkapnya.

Penundaan Pemberian Gaji dan Tunjangan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) sekaligus juru bicara satuan tugas Covid-19 Madina, Sahnan Pasaribu pada Selasa (2/11) mengatakan, surat edaran tentang penundaan pemberian gaji dan tunjangan tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan OPD, para Kabag Setdakab dan camat se-Madina.

Kebijakan dalam surat itu merujuk pada peraturan Presiden RI nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden RI nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, yang menegaskan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat diberikan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah.

"Bagi ASN dan honorer diwajibkan vaksin sepanjang tidak ada alasan memang medis yang menyatakan dia tidak boleh divaksin, konsekuensinya apa bila tidak divaksin bagi honorer ditunda gajinya begitu juga dengan ASN ditunda TPP nya," ujarnya.

Antusiasme Warga Tinggi

Meski capaian vaksinasi Covid-19 di Madina masih jauh dari target, namun antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksin sebenarnya sangat tinggi. Hal ini terlihat saat kegiatan vaksinasi Covid-19 di beberapa desa yang ada di Kecamatan Panyabungan Timur, Madina, pada Jumat (29/10) lalu. Pasalnya, warga dari beberapa desa di wilayah itu rela mengeluarkan ongkos ratusan ribu rupiah untuk bisa mendapakan vaksin. Desa di wilayah ini termasuk dalam wilayah desa terisolir, jadi masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk datang ke lokasi vaksinasi. Salah seorang warga dari Desa BanjarLancat, Imbalo mengatakan, Ia bersama warga lainnya harus menempuh jarak sepanjang 20 kilometer dan itu pun harus menggunakan angkutan gardan dua."Dari kampung ke Puskesmas Gunung Baringin sekitar 2 jam lah. Untuk kesana warga ada yang naik sepeda motor dan ada juga yang menggunakan angkutan gardan dua," sebutnya. Ia juga harus rela mengeluarkan ongkos sebesar Rp100 ribu demi mengikuti kegiatan vaksinasi Covid-19. "Ikut vaksinasi ini adalah kesadaran kita sendiri. Ini sebagai bentuk ikhtiar kita terhadap pencegahan Covid-19. Selain itu, ini juga sebagai bentuk dukungan kita terhadap program vaksinasi yang digencarkan Pemerintah saat ini," ujarnya. (mdk/far)