Kebakaran Hutan di Sumut Makin Marak, Pemprov Ultimatum Dinas Kehutanan

Merdeka.com - Kebakaran hutan di Provinsi Sumatra Utara saat ini menjadi sorotan serius Pemerintah Provinsi. Berkaitan dengan hal itu, Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi memberikan ultimatum kepada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan.

Tahun 2022 telah terjadi kebakaran yang cukup luas di kawasan Samosir sekitar 560 hektare dengan temuan sebanyak 46 titik panas. Gubernur pun menegaskan agar kebakaran hutan di Sumut tidak lagi terjadi.

"Saya sangat serius tentang masalah ini, kita harus buat kesepakatan, apabila terjadi kebakaran hutan di areanya akan copot UPT, kalau sampai tiga UPT dicabut maka Kepala Dinasnya yang akan ditindak," tegas Edy Rahmayadi dilansir situs resmi Pemprov Sumatra Utara (20/12).

Timbulkan Kerugian Besar

Mengingat banyaknya hutan di Provinsi Sumatra yang menjadi tempat tinggal flora dan fauna serta objek wisata bisa memicu kerugian yang tidak sedikit.

Selain itu, kebakaran hutan bisa memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar dan mengancam kehidupan manusia.

"Berapa banyak hewan yang mati, serangga, semut, kodok, dan lainnya. Tahun 2021, saya sudah ngomel soal kebakaran hutan. Tahun ini, ada lagi 500 hektare kebakaran hutan. Bayangkan kerugian yang kita alami," ucap Edy Rahmayadi.

Lakukan Evaluasi

Permasalahan kebakaran hutan di Provinsi Sumut disorot pada saat kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatra Utara Tahun 2022.

Pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Sumut, Herianto mengatakan Rapat Koordinasi ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan tim dalam menghadapi kebakaran hutan. Yang terpenting untuk mengevaluasi kebakaran hutan itu sendiri.

"Kita ada 16 UPT KPH dan akan terus berupaya memaksimalkan itu ke depannya agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan di Sumut, dan kita akan memperkuat koordinasi dengan semua stakeholder untuk pencegahan kebakaran hutan," terang Herianto. (mdk/adj)