Medan Masuk Daftar Daerah PPKM Darurat, Pemprov Sumut Bersiap Lakukan Ini
Merdeka.com - Kota Medan kini masuk dalam daftar daerah yang harus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Hal ini sesuai dengan kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat (9/7), mengenai Pengaturan PPKM Darurat di kabupaten atau kota di luar Jawa.
Aturan ini ditetapkan sesuai Instruksi Mendagri nomor 15, 16 dan 18/2021 dan berlaku mulai 12 Juli 2021 sampai dengan keputusan berikutnya.
-
Bagaimana Kota Medan mengajak warga ikut normalisasi? 'Nah, bapak dan ibu camat, kalau bisa ajak masyarakatnya berpartisipasi dalam kegiatan itu. Jadi, ini tujuannya untuk mengedukasi dan agar tidak ada kesan yang membenarkan bahwa masyarakat boleh membuang sampah ke sungai, nanti dibersihkan oleh pemerintah. Bukan, bukan itu. Kita bangkitkan sama-sama kesadaran masyarakat, ' pesannya.
-
Mengapa Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program? Dalam menangani permasalahan kemiskinan ekstrem dan penurunan tingkat pengangguran terbuka, Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program-program yang berhubungan langsung dengan rencana aksi terpadu kemiskinan ekstrem sekaligus penurunan tingkat pengangguran terbuka sehingga program-program pembangunan lebih terarah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
-
Kapan Pemkot Medan membahas tentang strategi ini? Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution menjawab Pemandangan Umum Fraksi-PDI Perjuangan (F-PDI Perjuangan) DPRD Medan yang disampaikan Roby Barus dalam Tanggapan Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan Tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (28/8).
-
Apa penghargaan yang diraih Kota Medan? Kota Medan kembali diperhitungkan dalam bidang penanganan kebersihan dan lingkungan hidup setelah belasan tahun absen dalam penghargaan Adipura.
-
Kenapa Medan perlu siapkan data pemilih? 'Dalam hal pemutakhiran data pemilih, Pemkot Medan melalui Kesbangpol dan Disdukcapil Kota Medan berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu Kota Medan, ' kata Bobby Nasution.
-
Kenapa Medan dipilih jadi kota BRT? Pembangunan BRT bertujuan mengatasi kemacetan sekaligus memberikan mobilitas cepat, nyaman dan berbiaya rendah dalam pelayanannya kepada masyarakat.
Terkait hal ini, Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan, pihaknya siap melaksanakan ketetapan Pemerintah Pusat tersebut. Skema pengawasan penyebaran Covid-19 akan disiapkan untuk dijalankan mulai pekan depan.
"Jadi yang dibahas itu adalah langkah antisipasi, yang disampaikan Pemerintah Pusat. Bahwa yang masuk klasifikasi itu Kota Medan ada di level 4. Walaupun dari daftar yang ada, Kota Medan paling bawah," kata Gubernur Edy pada Jumat (9/7).
Melansir dari Liputan6.com, berikut informasi selengkapnya.
Larang Kerumunan Jelang Iduladha
Gubernur Edy mengatakan, untuk saat ini, kesiapan yang sudah dibahas di antaranya pembatasan kerumunan (larangan takbir keliling dan salat di rumah), mengingat dalam waktu dekat akan ada Hari Raya Iduladha, melibatkan Kepling, Babinsa, dan Babinkamtibmas dalam membantu pembagian daging kurban ke rumah-rumah, aturan WFO sebesar 25% dan penyekatan mobilitas masyarakat ke Kota Medan.
Selain itu, Pemprov juga akan menyiapkan kekurangan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.
"Pengadaan tempat tidur apabila melonjak, kita ada 4.112, diperkirakan sampai 5.000. Kalau begitu, berarti kita ada kekurangan (perkiraan kebutuhan) 750-900 yang akan kita siapkan," jelasnya.
Sekat Pintu Masuk ke Medan
Kemudian, dalam waktu dekat penyekatan di 5 pintu masuk dari dan ke Kota Medan akan dilakukan penyekatan. Gubernur Edy meminta agar pemerintah kabupaten/kota yang berada di sekitar Kota Medan untuk mengingatkan masyarakat agar mencegah terjadinya penumpukan di kota hingga 20 Juli 2021."Intinya tidak boleh berkerumun, dan untuk PPKM Darurat, kita akan tegaskan kepada pimpinan (instansi dan perusahaan) agar menjalankan pemberlakuan kerja dari rumah," tandasnya.
Medan Masuk Level 4
Setelah sebelumnya Gubernur Edy menyatakan Kota Medan berada di Level 3, Pemerintah Pusat menetapkan Kota Medan kini berada di Level 4 krisis Covid-19. Di mana ada lebih dari 30 orang per 100 ribu penduduk dalam sepekan dirawat di rumah sakit akibat Covid-19. Lalu ada 5 kasus kematian per 100 ribu penduduk, serta lebih dari 150 kasus aktif per 100 ribu penduduk dalam waktu 2 pekan.Gubernur Edy saat ini masih menunggu keputusan resmi dari kementerian terkait berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri, untuk mengatur detail penerapan PPKM Darurat di Kota Medan. (mdk/far)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto menegaskan, khusus Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution tak boleh ikut mendaftar.
Baca SelengkapnyaGubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi merespons dengan memerintahkan seluruh personel Satpol PP berjaga di beberapa titik Kota Medan, Binjai dan sekitar.
Baca SelengkapnyaUsai itu, pertemuan dilanjutkan dengan sesi diskusi
Baca SelengkapnyaPengendara diminta cari jalan alternatif lain guna menghindari potensi kemacetan saat putusan sengketa Pilpres 2024 di MK.
Baca SelengkapnyaPemkab setempat berupaya membuat penahan hulu sungai dari puncak gunung Marapi dan normalisasi aliran air ke pemukiman warga.
Baca SelengkapnyaPerpanjangan masa tanggap darurat bencana bertujuan untuk mengupayakan semua pengungsi bisa kembali beraktivitas.
Baca SelengkapnyaKondisi ini akibat di wilayah ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut sudah masuk musim kemarau terhitung sejak Januari tahun ini.
Baca SelengkapnyaRatusan rumah yang rusak itu tersebar di empat daerah.
Baca Selengkapnya700 Unit rumah rusak dampak gempa tersebut dan 82 orang mengalami luka berat dan luka ringan.
Baca SelengkapnyaGubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengisyaratkan bakal menetapkan status tanggap darurat bencana asap karena kualitas udara nyaris menembus ambang batas.
Baca SelengkapnyaBNPB Pastikan Relokasi Rumah Rusak Berat akibat Banjir Lahar di Sumbar
Baca SelengkapnyaPemerintah daerah diminta menyiapkan langkah menghadapi musim penghujan atau potensi bencana hidrometeorologi berpotensi di akhir tahun 2024.
Baca Selengkapnya