Nakes di RSUD Pirngadi Medan Demo Pakai APD Terkait Insentif, Ini Faktanya
Merdeka.com - Belasan tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan menggelar unjuk rasa, Rabu (10/2) kemarin. Aksi tersebut adalah bentuk protes lantaran dana insentif penanganan Covid-19 yang tak kunjung dibayarkan sejak Mei 2020.
Para nakes ini memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, melakukan unjuk rasa dengan mengelilingi seluruh sarana rumah sakit. Mereka juga membawa karton bertuliskan, "Tolong Bayar Gaji Covid-19".
Salah seorang nakes, Boala Zendrato mengatakan, Ia dan rekan-rekan sejawatnya hanya ingin haknya terpenuhi.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Siapa yang mendapatkan bantuan BPJS? Sebagai pasangan suami istri yang seringkali menonjolkan kemewahan, status BPJS Kesehatan Harvey dan Sandra justru masuk ke dalam golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
-
Apa yang diberikan dalam bantuan Kemendag Peduli? Bantuan 2.000 Paket Kebutuhan Pokok Bantuan yang diserahkan berupa barang kebutuhan pokok sebanyak 2.000 paket. Masing- masing paket tersebut terdiri atas 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan mi instan.
-
Siapa yang mendapat fasilitas kesehatan dari BPJS? BPJS Kesehatan memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, termasuk pekerja yang mendapatkan fasilitas kesehatan melalui perusahaan.
-
Di mana bantuan diberikan? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma serahkan santunan kepada para korban banjir dan tanah longsor di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).
-
Dimana bantuan Kemendag Peduli diserahkan? Serah terimanya dilakukan secara simbolis yang diwakili oleh Bupati Puncak Willem Wandik di Posko Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kabupaten Puncak di imika, Papua Tengah pada Selasa (19/9) lalu.
"Kami hanya meminta hak. Kami tidak pernah melawan, dan apapun yang diperintahkan atasan tetap kami jalankan," kata Boala. Melansir dari Liputan6.com, berikut fakta terkait unjuk rasa para nakes ini:
Nakes Mengeluh Insentif Tak Dibayarkan
liputan6.com ©2021 Merdeka.com
Boala menyebutkan, Ia dan para nakes lainnya, selama ini telah menjalankan tugas sesai perintah. Namun, insentif mereka selama berbulan-bulan tak kunjung dibayarkan.
"Hanya dibayar Maret dan April 2020. Dari Mei 2020 hingga saat ini tidak pernah dibayar," sebutnya.
Tenaga kesehatan lainnya, Erfina Pakpahan juga mengeluhkan hal yang sama. Mereka selalu dijanjikan oleh rumah sakit terkait insentif Covid-19 tersebut. Namun janji tersebut tidak tahu kapan terealisasi.
"Dijanjikan terus, tidak tau sampai kapan," ucapnya.
Pengakuan Pihak Rumah Sakit
©2021 Merdeka.com
Kabid Pelayanan Medis RSUD dr Pirngadi Medan, dr Risma membenarkan hal tersebut. Namun, pihaknya tidak mengetahui kendala terkait pencairan insentif Covid-19 para tenaga kesehatan. Diakuinya, dari Mei sampai Desember 2020 insentif belum cair."Memang sudah dijanjikan dinas insentif dibayar di Februari 2021. Tetapi, sampai sekarang belum juga ada pembayaran," ujarnya.
Masalah Internal Rumah Sakit
Terkait belum dibayarnya insentif Covid-19 para nakes di RSUD dr Pirngadi Medan, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kota Medan, dr Edwin Effendi menyebut, hal ini merupakan permasalahan internal."Harusnya manajemen yang menjelaskan semua," sebutnya.Menurut Edwin, pihak manajemen RSUD dr Pirngadi Medan tahu persis bagaimana prosedurnya, mulai dari kelengkapan berkas, pengusulan, hingga kesiapan untuk insentif bagi tenaga kesehatan."Kalau kita tinggal meneruskan," ujarnya.
Bantahan Rumah Sakit
Sementara itu, Kasubag Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Peranginangin mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan berkas tenaga kesehatan Covid-19 ke Dinas Kesehatan Medan. Ia membantah berkas yang dikirim tidak lengkap."Uangnya dikirim ke rekening masing-masing. Petugas yang diusulkan 100-an lebih," ungkapnya. (mdk/far)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mereka menuntut DPR untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law.
Baca SelengkapnyaDokter di RSUD Soe menolak melayani pasien karena insentifnya selama enam bulan belum dibayar.
Baca SelengkapnyaDPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca SelengkapnyaAkibatnya, antrean pasien yang ingin mendaftar di bagian pelayanan menjadi tidak terhindarkan.
Baca SelengkapnyaPuluhan dokter kompak mogok layani pasien sampai insentif mereka dibayar.
Baca Selengkapnyaian juga menyoroti persoalan pendistribusian tenaga kesehatan.
Baca SelengkapnyaBupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit akhirnya buka suara terkait pemecatan ratusan nakes.
Baca SelengkapnyaPuluhan dokter spesialis berunjuk rasa di Kantor Gubernur Papua, Senin (28/8). Mereka menuntut agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dinaikkan.
Baca SelengkapnyaProf Zainul menyayangkan pernyataan Kemenkes yang menyebut iuran sebagai pemalakan.
Baca SelengkapnyaDekan FK Undip mengakui memang ada perundungan pada PPDS Anestesi.
Baca SelengkapnyaPolisi berhasil menetapkan seorang tersangka berinisial HC.
Baca SelengkapnyaSeorang dokter bernama M Ramadhani Soeroso viral di media sosial usai mengkritik manajemen RSUD Dr. Pirngadi Medan lantaran ketiadaan stok obat di RS itu.
Baca Selengkapnya