Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemkot Medan Belum Berencana Terapkan PPKM Darurat, Ini Alasannya

Pemkot Medan Belum Berencana Terapkan PPKM Darurat, Ini Alasannya Bobby Nasution Cek Kondisi Banjir. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Wali Kota Medan, Bobby Nasution, sampai saat ini belum berencana untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Medan.

Karena menurut Bobby, pemberlakuan PPKM Darurat itu tergantung bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap aturan protokol kesehatan. Selain itu, ada beberapa indikator mengapa PPKM Darurat belum diterapkan.

"Kalau dilihat dari beberapa indikator, seperti fatality rate kita, ya mudah-mudahan masih rendah, tidak lebih dari empat persen," kata Bobby pada Sabtu (2/7).

Orang lain juga bertanya?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan melalui siaran live YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (1/7) tentang penerapan PPKM Darurat yang mulai berlaku mulai Sabtu (3/7/2021) hingga Selasa (20/7/2021) mendatang.

Kebijakan ini diambil untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, mengingat kasusnya saat ini kembali mengalami peningkatan.

Melansir dari ANTARA, berikut informasi selengkapnya.

Alasan Belum Diterapkannya PPKM Darurat

Beberapa indikator belum diterapkannya PPKM Darurat di Kota Medan, salah satunya ialah karena angka kematian atau tingkat fatalitas kasus (case fatality rate) di kota ini masih rendah.

Selain itu, yakni angka kesembuhan Covid-19 di Kota Medan saat ini mencapai 90 persen, serta keterisian tempat tidur (Bed Bed Occupancy Rate/BOR) rendah.

"BOR kita rendah masih 30 persen untuk yang isolasi, dan 40 persen untuk yang ICU, dan tingkat kesembuhan kita 90 persen, masih tinggi," ujar Bobby.

Perketat Protokol Kesehatan

Alih-alih menerapkan PPKM Darurat, saat ini Pemkot Medan terus menggalakkan penerapan protokol kesehatan kepada warga Kota Medan. Petugas kembali gencar melakukan razia di sejumlah tempat umum. Bobby pun mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, serta menaati aturan PPKM Mikro yang bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 ini. "Kalau prokesnya ketat, kita sama sama gotong royong, berkolaborasi menyelesaikan permasalahan Covid-19 ini. Taati yang saat ini sudah kita sampaikan, PPKM Mikro taati itu. Kalau PPKM Mikro tidak ditaati, masih banyak yang melanggar, pasti efeknya akan sangat bahaya," ujarnya. (mdk/far)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Hadiri Kampanye Ganjar walau Kader PDIP, Wali Kota Makassar: Kepala Daerah Harus Baik untuk Semua
Tak Hadiri Kampanye Ganjar walau Kader PDIP, Wali Kota Makassar: Kepala Daerah Harus Baik untuk Semua

Tak Hadiri Kampanye Ganjar walau Kader PDIP, Wali Kota Makassar: Kepala Daerah Harus Baik untuk Semua

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikabarkan Reshuffle Menteri Bahlil di IKN, Istana Buka Suara
Jokowi Dikabarkan Reshuffle Menteri Bahlil di IKN, Istana Buka Suara

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana buka suara terkait kabar Jokowi akan reshuffle Bahlil di IKN.

Baca Selengkapnya
Jelang Pilkada Jakarta, Pemprov DKI Tunda Penyaluran Bansos
Jelang Pilkada Jakarta, Pemprov DKI Tunda Penyaluran Bansos

Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.

Baca Selengkapnya
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik

Percepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Baca Selengkapnya
Benarkah Mobil Selain Pelat DK Dilarang Masuk Bali saat Libur Natal dan Tahu Baru 2025? Begini Penjelasan Dishub
Benarkah Mobil Selain Pelat DK Dilarang Masuk Bali saat Libur Natal dan Tahu Baru 2025? Begini Penjelasan Dishub

Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan melarang kendaraan luar daerah untuk masuk Bali karena diatur secara nasional.

Baca Selengkapnya
MPR Bakal Amandemen UUD Penundaan Pemilu di Masa Pandemi Setelah Pemilu 2024
MPR Bakal Amandemen UUD Penundaan Pemilu di Masa Pandemi Setelah Pemilu 2024

Berkaca dari pandemi Covid-19, konstitusi di Indonesia belum mengatur soal penundaan pemilu.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Pemerintah Belum Punya Aturan Resmi Larang Warung Madura Beroperasi 24 Jam
Ternyata, Pemerintah Belum Punya Aturan Resmi Larang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Warung serba ada atau yang dikenal warung Madura saat ini keberadaannya tersebar di Denpasar, di mana mereka berjualan 24 jam.

Baca Selengkapnya
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.

Baca Selengkapnya
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak

Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
PDIP Tak Yakin Pemerintah Prabowo Lanjutkan IKN: Program Makan Gratisnya Rp 70 Triliun
PDIP Tak Yakin Pemerintah Prabowo Lanjutkan IKN: Program Makan Gratisnya Rp 70 Triliun

Djarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.

Baca Selengkapnya
Maju Pilkada Jakarta, Pramono Anung Belum Ajukan Cuti ke Jokowi
Maju Pilkada Jakarta, Pramono Anung Belum Ajukan Cuti ke Jokowi

Pramono diketahui berpasangan dengan Rano Karno sebagai pasangan cagub-cawagub Jakarta.

Baca Selengkapnya