Penetapan UMP Tahun 2023, Serikat Buruh Sumut Siap Dukung Keputusan Gubernur

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Lahirnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 menjadi angin segar bagi para pekerja buruh di Indonesia. Sejak 17 November, pemerintah sudah memberlakukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 18/2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023.

Menurut para petinggi serikat buruh, dengan adanya Permenaker ini memberikan respons positif atas aspirasi buruh yang sudah diakomodir langsung oleh pemerintah. Permenaker ini bisa memberi opsi kepada buruh untuk mengusulkan persentase dari kenaikan UMP tahun 2023 mendatang.

Begitu juga dengan serikat buruh di Sumatera Utara. Mereka merasa yakin bahwa Edy Rahmayadi selama ini sangat merespons dan mengakomodir aspirasi buruh dengan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan.

Orang lain juga bertanya?

Penetapan UMP 2023 nanti diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi buruh maupun dalam dunia usaha.

Dukung Keputusan Gubernur

edy rahmayadi

Ketua Serikat Pekerja Indonesia Sumut, Johnson Parbosi, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah yang telah menaikkan upah buruh dengan memberlakukan Permenaker 36 Tahun 2022.

Ia pun merasa yakin dengan penetapan UMP 2023 nanti, sebab ia merasa bahwa Edy Rahmayadi dapat memaksimalkan upah buruh dengan menggunakan opsi yang bisa diterima buruh dan pengusaha.

"Saya yakin Pak Edy Rahmayadi akan memutuskan UMP ini dengan adil," terang Johnson Parbosi, dikutip infosumut.id (24/11).

Johnson menambahkan, serikat buruh sangat memahami bahwa tidak mungkin kenaikan UMP mencapai 10 bahkan 15 persen. Dengan melihat situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia, perlunya memaklumi semua keputusan yang ditetapkan oleh gubernur.

"Sebab kami pun memahami kondisi perekonomian kita, demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi kami dapat memaklumi bila ada opsi yang dikeluarkan oleh Gubernur yang dapat diterima oleh para serikat buruh," katanya.

Dekat dengan Buruh

ilustrasi buruh

Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, dianggap sebagai "Ayah Buruh Sumut" karena beliau begitu dekat dan komunikatif dengan kaum buruh.

Ketua DPD Federasi Kayu dan Kehutanan (Kahut) KSPSI Sumut, Sahrum, mengatakan bahwa serikat buruh tentu akan kaku dalam menanggapi keputusan gubernur yang nantinya akan ditetapkan.

"Harapan buruh kepada gubernur untuk memilih opsi yang adil, sedangkan besaran persentase sudah pasti kami serahkan ke Pak Edy karena beliau akan mendapatkan masukan dari Dewan Pengupahan Sumut. Sikap kami serikat pekerja, tetap kondusif," kata Sahrum, dikutip dari infosumut.di, Kamis (24/11). (mdk/adj)