Soroti Kasus Alat Tes Rapid Antigen Bekas, DPR RI Akan Panggil Gubernur Sumut

Merdeka.com - Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan mencuatnya kasus penggunaan alat rapid tes antigen bekas di layanan rapid test Bandara Internasional Kualanamu, Sumatra Utara (Sumut).

Dari kasus ini, Kepolisian Daerah (Polda) Sumut menetapkan lima tersangka, yakni eks Plt Brance Manager Laboratorium Kimia Farma Medan dan empat orang eks pegawai di perusahaan farmasi tersebut, yakni DP, SP, MR, dan RN.

Terkait hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumut untuk memantau perkembangan kasus alat rapid tes antigen bekas tersebut pada Jumat (28/5). Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI meminta pihak terkait untuk mengusut tuntas kasus yang dinilai telah mencoreng nama baik Indonesia.

"Ini sesuatu yang serius dan harus kita tangani, dan tidak boleh lengah. Kasus ini masih sedang ditelusuri, ini akan kita cari sampai ke akar-akarnya," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar, dilansir dari ANTARA.

Minta Izin Dicabut

liputan6.com ©2021 Merdeka.com

Ansory sangat menyayangkan tindakan eks pegawai PT Kimia Farma Diagnostik yang nekat melakukan daur ulang alat rapid tes antigen di Bandara Internasional Kualanamu tersebut. Apalagi praktik ini sudah dilakukan sejak Desember 2020. Oleh karena itu, Ia meminta agar izin penyelenggaraan rapid tes Covid-19 di Bandara Internasional Kualanamu segera dicabut.

"Kita sudah menginstruksikan bahwa izin rapid tes ini harus segera di cabut. Jadi bukan ditunda lagi," katanya.

Akan Panggil Gubernur Sumut

liputan6.com ©2021 Merdeka.com

Selain itu, Ansory mengatakan, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI rencananya akan mengundang Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk membahas terkait perkembangan kasus ini.

"Minggu depan akan kami panggil Gubernur Sumut atau Pangdam dan Kapolda Sumut untuk ke Komisi IX guna mendalami lagi kasus ini agar tidak terjadi," katanya.Karena menurut Ansory, kasus tersebut merupakan kejahatan korporasi. Sehingga perlu diusut hingga tuntas. Senada dengan Ansory, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyebut kasus ini merupakan masalah serius yang sudah mencoreng nama baik Indonesia. "Ini 'kan muruah Indonesia, kita harus menjunjung tinggi posisi Indonesia di mata negara lain. Jadi, ini persoalannya sudah sangat serius, bukan hanya urusan daerah karena menyangkut nama baik Indonesia, apalagi terjadi di bandara internasional," katanya.

Seluruh Direksi Kimia Farma Dipecat

Sebelumnya, buntut dari kasus ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir telah memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika (KFD). Erick menegaskan, persoalan tersebut harus direspons secara profesional dan serius. Ia mengambil langkah tegas setelah melakukan penilaian secara terukur dan berlandaskan semangat good corporate governance. "Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah (pemberhentian) ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang," kata Erick pada Minggu (16/5). (mdk/far)