Bakal Calon Kepala Desa di Tapanuli Selatan Gunakan Ijazah Palsu, Begini Nasibnya
Merdeka.com - Ulah oknum bakal calon kepala desa di Kabupaten Tapanuli Selatan berinisial KS yang diduga memalsukan ijazah demi bisa maju dalam pemilihan kepala desa ramai menjadi sorotan. Seperti yang dilansir Antara (11/10), perhatian juga datang dari pemerhati sosial Tapanuli Selatan Ahmad Efendi Nasution.
Ia secara tegas meminta agar pihak panitia untuk segera melaporkan KS ke pihak berwajib.
"Terlepas ambisi KS sudah kandas menjadi kades, namun persoalan dugaan ijazah palsu yang diajukan saat menyalon kades tidak salah di laporkan oleh panitia ke penegak hukum," katanya.
-
Siapa yang melaporkan ketua KPU? Hasyim Asy'ari sebelumnya dilaporkan seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda berinisial CAT ke DKPP.
-
Siapa yang terlibat dalam dugaan kecurangan seleksi ASN? Fakhiri, menegaskan akan menindak tegas oknum-oknum yang bertindak curang dalam proses seleksi penerimaan pegawai PPPK dan CPNS di Papua, sebagaimana yang menjadi polemik di Pemerintahan Kota Jayapura.
-
Siapa tersangka kasus korupsi KONI Sumsel? Ketua Umum KONI Sumatra Selatan Hendri Zainuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel tahun anggaran 2021 pada Senin (4/9).
-
Siapa yang mengklaim meretas situs KPU? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim “Jimbo“ mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Siapa yang jadi tersangka korupsi di Pilkada Situbondo? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan petahana Bupati Situbondo, Karna Suswandi yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada. Padahal, Suswandi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Situbondo, Jawa Timur yang ditetapkan KPK.
Indikasi Adanya Berkas Mencurigakan
Sebelumnya pada tahap seleksi pemeriksaan berkas atau verifikasi faktual, panitia menemukan ijazah SLTP milik KS terindikasi telah dipalsukan.
"Perkuat pernyataan dari Kepala Sekolah MTs NU Batang Toru yang mempertanyakan keaslian ijazah SLTP (stempel tidak sesuai) KS," tegas salah satu Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Perkebunan Periode 2023-2029.
Selain adanya indikasi ijazah SLTP palsu, catatan sekolah dasar KS diduga telah hilang dan kemudian digantikan dengan surat keterangan lulus sekolah. Setelah dilakukan verifikasi, panitia kembali menemukan ketidaksesuaian tahun lulus dan nama kepala sekolah serta lokasi penandatanganannya.
Akibat ulahnya ini, ambisi KS untuk bisa menjadi kepala desa menemui kegagalan karena dirinya tidak memenuhi syarat administrasi. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena aksinya dalam memalsukan ijazah.
Keputusan ini sesuai dengan hasil laporan yang ditandatangani dan distempel oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Perkebunan Periode 2023-2029. (mdk/adj)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.
Baca SelengkapnyaLaporan ke Bawaslu ini dilakukan oleh Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Andry Ermawan.
Baca SelengkapnyaKoalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai membuka pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 pada hari ini, Selasa (27/8).
Baca SelengkapnyaKepala Desa dan Sekretaris Desa di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dilaporkan ke Bawaslu karena diduga mengajak warga memilih caleg tertentu
Baca SelengkapnyaProses hukum terhadap calon kepala daerah akan ditunda hingga perhelatan Pilkada selesai.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, hari ini merupakan waktu terakhir pendaftaran calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaAgar, putusan MA soal batas usia cakada saat pelantikan dapat diakomodir.
Baca SelengkapnyaBawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu
Baca Selengkapnya