5 Satelit Disewa, BAKTI Rogoh Kocek Rp 120 Miliar Per Bulan
Merdeka.com - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah melakukan teken kontrak sewa satelit ke 5 operator. 5 operator satelit itu adalah PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), PT Aplikanusa Lintasarta, PT Telekomunikasi Indonesia, Konsorsium Iforte HTS, dan PT Indo Pratama Teleglobal. Dari ke 5 operator satelit itu, BAKTI menyewa kapasitas sebesar 21Gbps.
Lantas, berapa harga sewa 5 satelit itu? Menurut Direktur Utama BAKTI, Anang Latif, dengan menyewa kapasitas dari 5 satelit itu, Badan Layanan Umum (BLU) ini harus mengeluarkan biaya ratusan miliar per bulan.
"Biaya sewa Rp 120 miliar per bulan terkait kerja sama penyediaan kapasitas satelit ini," jelasnya.
-
Satelit apa yang paling banyak dimiliki? Berdasarkan data pada laman GoodStats, Amerika Serikat memiliki jumlah terbesar dari satelit yang mengorbit bumi, dengan lebih dari 3.000 satelit, termasuk satelit militer, komunikasi, pengintaian, dan ilmiah.
-
Kenapa Amerika Serikat memiliki banyak satelit? Amerika Serikat memiliki jumlah terbesar dari satelit yang mengorbit bumi, dengan lebih dari 3.000 satelit, termasuk satelit militer, komunikasi, pengintaian, dan ilmiah.
-
Bagaimana aset BLBI dimanfaatkan? 'Lahan yang dilakukan hibah tersebut antara lain diperuntukan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti,' ujar Hadi dalam acara penyerahan aset eks BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7).
-
Kapan satelit dibajak? Meski rentan, hingga saat ini belum diketahui adanya insiden di mana keamanan satelit telah dieksploitasi. Walau begitu, tidak menutup kemungkinan adanya insiden rahasia yang disembunyikan.
-
Kenapa Starlink mahal? Pembuatan sebuah satelit Starlink diperkirakan menelan biaya USD 500.000 atau sekitar Rp8,2 miliar.
-
Bagaimana jumlah satelit di orbit bumi bertambah? Jumlah satelit yang mengorbit bumi terus bertambah seiring dengan perkembangan teknologi dan eksplorasi antariksa.
Kerja sama ini akan berjalan selama lima tahun ke depan, sampai satelit multifungsi yang sedang disiapkan pemerintah beroperasi pada 2023. Satelit multifungsi ini dijadwalkan meluncur ke orbit pada akhir 2022.
"Dibutuhkan waktu lima tahun sampai 2023, saat satelit kita sudah beroperasi. Waktu transisi (dari satelit lain ke multifungsi) dibutuhkan waktu satu tahun," jelasnya.
Sekadar informasi, penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung program Layanan Akses Internet (BAKTI Aksi), dan layanan backhaul BTS (BAKTI Sinyal).
BAKTI sejak 2016 telah melaksanakan berbagai program bersifat bottom-up ataupun top-down guna memberikan layanan telekomunikasi di wilayah 3T. Sebagian besar dari layanan akses internet ataupun backhaul BTS sampai saat ini masih menggunakan sambungan jaringan satelit.
Hal ini disebabkan masih banyak daerah yang tidak terjangkau jaringan dengan teknologi terrestrial. Oleh sebab itu, penyediaan kapasitas satelit dapat membantu BAKTI dalam memberikan layanan telekomunikasi yang lebih masif untuk mewujudkan konektivitas nasional.
Sumber: Liputan6.comReporter: Andina Librianty
(mdk/faz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi Starlink kepada negara berbeda dengan operator seluler.
Baca SelengkapnyaAnang terbukti korupsi yang merugikan negara sebesar Rp8 miliar.
Baca SelengkapnyaAset yang disita akan dilakukan optimalisasi pengelolaanya sesuai aturan dan ketentuan.
Baca SelengkapnyaSatgas BAKTI telah sukses menyelesaikan pembangunan 5.321 BTS 4G dan telah memberikan rekomendasi untuk mengakhiri kontrak HBS.
Baca SelengkapnyaNamun keterangan saksi tersebut dibantah oleh Johnny G Plate.
Baca SelengkapnyaAnang divonis usai terbukti secara sah dan meyakinkan korupsi proyek BTS 4G.
Baca SelengkapnyaPengeluaran terbesar lainnya ada di komoditas operasional kendaraan seperti bensin.
Baca SelengkapnyaBiaya per tahun untuk perawatan Jakarta International Stadium (JIS) berkisar Rp50-60 miliar. Angka ini juga mencakup biaya asuransi bangunan.
Baca SelengkapnyaLokasi gedung yang disewa Pertamina itu juga tersebar di berbagai titik ibu kota Jakarta.
Baca SelengkapnyaRata-rata rumah kontrakan ditempati orang yang kerja di proyek pembangunan Kota Nusantara
Baca SelengkapnyaMulyanto heran kenapa Pertamina yang punya banyak aset harus menyewa gedung kantor pusat. Padahal bisa membangun sendiri gedung perkantoran.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama BAKTI membeberkan rencana koneksi internet di IKN nantinya.
Baca Selengkapnya