Anggaran bikin website revolusi mental Rp 140 M tak masuk akal

Merdeka.com - Website www.revolusimental.go.id menjadi pembicaraan panas masyarakat, khususnya netizen. Baru saja diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, website ini segera tidak bisa diakses. Dalam situs tersebut tertera pemberitahuan bahwa servernya sedang mengalami overload.

"Mohon maaf, karena antusiasme masyarakat yang begitu tinggi, server kami mengalami overload. Untuk itu, kami sedang dalam proses upgrade server. Terima kasih untuk dukungan dan partisipasinya. Salam Revolusi Mental!" tulis dalam website tersebut, saat diakses merdeka.com, Rabu (26/8).

Bukan itu saja yang menjadi perhatian banyak orang. Beredar kabar untuk membangun website tersebut dibutuhkan dana dari APBN Rp 140 miliar. Pantaskah?

Menurut Pengamat ICT dari Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, mengatakan bahwa pembuatan website dengan angka yang cukup fantastis itu tidak masuk akal dan perlu diinvestigasi.

Menurut Heru, anggaran sebesar ini untuk infrastruktur situs kompleks seperti internet banking memang hal lumrah. Tetapi, kalau nilai Rp 140 Miliar sekadar buat membangun website sederhana, maka sudah keterlaluan.

Pakar ICT ini menjelaskan perlu investigasi lebih lanjut, biaya tersebut untuk apa saja. Apakah sekadar bangun website atau sekaligus dana membangun tim lintas departemen, penyediaan perangkat server kapasitas UPS, aplikasi untuk android, BB maupun ios, atau juga ditambahkan tim analisis big data.

"Kalau sekadar bikin website, angka setinggi itu tidak masuk logika dan saya yakin ada dugaan unsur tindak pidana korupsi. Sementara kalau berikut lain-lain, perlu diinvestigasi dan dicek hasil satu item lain-lain itu. Bisa saja kasus seperti mark up UPS terulang kembali," kata Heru saat dihubungimerdeka.com, Rabu (26/8).

"Makanya, perlu diselidiki, infrastrukturnya seperti apa? Kalau memang besar, luas, dan kompleks serta macam-macam seperti internet banking, iya itu bisa triliunan. Tapi kalau sederhana ya terlalu mahal. Kuncinya perlu diinvestigasi, beli barang dan jasa apa saja, harga satuannya bagaimana dan pemenang lelangnya siapa," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jamalul Izza, ikut berkomentar. Jamal mengatakan, jika hanya sekadar desain website dengan anggaran Rp 140 Miliar rasanya terlalu berlebihan.

"Kalau untuk desain website ya, rasanya enggak sampai segitu. Tapi, mungkin saja itu mulai dari infrastrukturnya ya seperti perangkatnya, collocation website-nya, termasuk maintenance-nya. Intinya, lebih ke arah infrastrukturnya, bisa jadi harga segitu," ujarnya.

Jamal pun menambahkan, jika website itu baru saja diluncurkan kemudian mengalami down, bisa saja tim IT dari website tersebut sedang menjajal sejauh mana antusias dari masyarakat terhadap website tersebut.

"Karena overload kayak gitu berarti kan, perangkatnya kurang memadai yang menyebabkan seperti itu. Mungkin mereka saat ini sedang ngetes sejauh mana antusias masyarakatnya. Akan bisa masuk akal dengan harga Rp 140 miliar jika termasuk infrastruktur bukan hanya web desain saja," katanya.

Jamal mengaku baru tahu ada website, apalagi milik pemerintah, yang semahal itu di Indonesia.