Apa kabar National Payment Gateway Indonesia?

Merdeka.com - Pemerintah beberapa waktu yang lalu pernah memiliki wacana untuk membangun National Payment Gateway (NPG). Namun, hingga kini wacana itu seperti ditelan bumi.

Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Darmadi Sutanto pun mengatakan hal yang serupa. Menurutnya, saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan Bank Indonesia (BI).

"NPG adalah agenda dari BI, kami dari industri saat ini menunggu arah dan kebijakan BI dalam hal ini. Kami sudah memberikan beberapa masukan dan siap mendukung apa yang menjadi arahan BI," jelasnya kepada Merdeka.com melalui pesan singkat, (19/2).

Sementara itu, Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), Umar Juoro mengatakan NPG adalah rencana baik karena dengan sistem itu jadi lebih bisa diakses bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Hanya saja, kata dia, yang perlu diperjelas adalah standar sistem yang akan dipergunakannya apakah nasional atau Internasional standar.

Yang tidak kalah penting, dalam regulasi harus diperjelas bagaimana BI bertanggung jawab dengan sistem pembayaran, dan OJK dalam pengawasan lembaga keuangan.

"Jangan sampai terjadi kesenjangan dan perbedaan di antara dua lembaga ini," katanya.

Jika NPG diterapkan, bagaimana dengan perusahaan payment gateway yang sudah berdiri lama? Akankah terancam?

Chief Marketing Officer, PT. Nusa Satu Inti Artha (Doku), Himelda Renuat menuturkan tak masalah jika NPG diterapkan.

"Tidak ada masalah karena perusahaan payment gateway seperti Doku akan tetap berjalan," ungkapnya.

Meski begitu, menurutnya, sebuah NPG harus bisa melakukan kerjasama dengan semua pemain yang sudah ada di pasar.

"Jadi pemerintah juga harus buat regulasi terkait yang saling bisa bersinergi," tutupnya.