APJII Desak RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Dibahas Seluruh Pemangku Kepentingan

Merdeka.com - Pemerintah bersama DPR sedang membahas Rancangan Undang-undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber. Semangat dari RUU ini adalah melindungi keamanan siber di era digital seperti sekarang.

Berdasarkan survei penetrasi dan perilaku pengguna internet oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun lalu bersama Polling Indonesia, jumlah pengguna internet di negeri ini mencapai 171,17 juta jiwa dari populasi 264,16 juta jiwa.

Perlu diketahui, keamanan siber tidak hanya terkait dengan informasi yang bersifat digital. Lebih jauh lagi, keamanan siber meliputi aset-aset siber, seperti infrastruktur strategis, yakni jaringan telekomunikasi, satelit, listrik, dan transportasi.

APJII yang menaungi hampir 500 perusahaan jasa internet (ISP) pada dasarnya setuju dengan UU Keamanan dan Ketahanan Siber nantinya. Karena keamanan siber mutlak diperlukan oleh sebuah negara, termasuk Indonesia.

Meski begitu, APJII menginginkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dibahas bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Semangat dari RUU ini bagus, untuk melindungi keamanan siber, terutama aset-aset siber yang begitu strategis. Namun, APJII menghendaki pembahasan RUU tersebut dilakukan terlebih dahulu bersama seluruh pemangku kepentingan terkait sebelum dijadikan UU,” ujar Eddy S Jaya, Ketua Bidang Keamanan Siber APJII, dalam keterangan persnya, kemarin.

Menurutnya, pembahasan bersama pemangku kepentingan terkait tidak bisa dilepaskan begitu saja. Hal tersebut penting, agar kelak UU Keamanan dan Ketahanan Siber mampu mengkoordinasi semua pemangku kepentingan di industri terkait. Tujuannya supaya UU ini dapat diterima oleh seluruh kalangan.

“Kami berharap sebelum disahkan RUU Keamanan dan Kedaulatan Siber, para pemangku kepentingan dilibatkan untuk membahas RUU ini,” pungkas Eddy. (mdk/sya)